tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mengkritisi kinerja Gubernur Anies Baswedan yang tidak melakukan langkah preventif untuk menangani banjir di Jakarta pada Selasa (17/12/2019).
"Karena sudah selama musim kemarau lalu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan upaya preventif dalam menangani banjir di Ibu kota," kata Anggota Komisi D Yuke Yurike melalui keterangan tertulisnya, Rabu (18/12/2019).
Politikus Partai PDIP itu menilai selama ini Gubernur Anies tidak melakukan upaya pemeliharaan serta mengeruk waduk dan sungai yang ada di DKI Jakarta.
Kemudian saluran gorong-gorong dan saluran air lainnya juga tidak dipersiapkan untuk mengatasi hujan di musim penghujan yang telah muncul di depan mata.
“Prioritas pak Gubernur tampaknya hanya fokus di program beautifikasi saja, sehingga melupakan masalah Jakarta yang paling fundamental, yaitu banjir,” ucap Yuke.
Selain tidak memprioritaskan program penanggulangan banjir, ia juga menilai program naturalisasi sungai selama beberapa tahun ini tidak berjalan. Sebab tidak dilakukan pembebasan lahan oleh Pemprov Jakarta. Padahal untuk pembangunan infrastruktur, Pemprov bekerjasama dengan Pemerintah Pusat.
“Pak Gubernur tidak jelas roadmap untuk penanggulangan banjir pada 2020 nanti. Tetapi malah fokus kepada program-program pencitraan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat luas,” tutur Yuke.
Oleh karena itu, Yuke menyarankan Anies Baswedan menjadikan banjir yang terjadi kemarin sebagai alarm bagi Pemprov DKI untuk segera bergerak dan melakukan persiapan dalam menghadapi banjir ke depannya.
"Pemprov tidak bisa selalu berngantung kepada kesigapan Pasukan orange dan biru dalam upaya penanggulangan banjir. Diperlukan satu upaya yang kongkrit dalam penanggulangan banjir Ibu kota," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Ringkang Gumiwang
