Indeks Dprd Dki Jakarta

Usai pelantikan pimpinan, DPRD DKI Jakarta bakal mengesahkan tata tertib sebagai pedoman kerja mereka selama lima tahun ke depan.

Jadwal pelantikan pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 mundur menjadi Rabu pekan depan karena menyesuaikan kehadiran Kepala Pengadilan Tinggi.

Menurunnya pengaduan warga lewat Jakarta Smart City (JSC) milik Pemprov DKI Jakarta dikritik.

Kenaikan pajak hiburan diusulkan Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta.

Prasetyo Edi Marsudi dari Fraksi PDIP menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta.

Prasetyo Edi jadi Ketua DPRD DKI untuk periode 2019-2024.

Lima nama pimpinan DPRD DKI Jakarta akan dibawa ke sidang paripurna besok, Kamis (3/10/2019).

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai ada dugaan pelanggaran etik dalam penggadaian SK Anggota DPRD DKI Jakarta. Ia khawatir ada potensi korupsi dari upaya penggadaian tersebut.

Anies kaget ada kabar anggota DPRD DKI menggadaikan surat keputusan penetapan ke Bank DKI.

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Ima Mahdiah, mengaku blusukan ke warga Jakarta untuk menyerap aspirasi dan untuk mempromosikan aplikasi JANGKAU milik Basuki Tjahaja Purnama (BTP).

DPRD DKI terpilih 2019 meminta dilibatkan lebih jauh dala proses pemilihan walikota yang selama ini jadi hak prerogatif Gubernur.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengaku setuju dengan wacana munculnya tenaga ahli bagi anggota dewan. Menurutnya, anggota dewan memang membutuhkan tenaga ahli, tak terkecuali anggota DPRD DKI.

PKS dan PDIP setuju tenaga ahli dibayar pakai APBD. Alasannya, tidak semua anggota dewan paham semua hal.

Tenaga ahli di DPRD DKI Jakarta diusulkan ada kembali setelah 7 tahun lalu bernama Badan Urusan Rumah Tangga, namun sudah dihapus.

Lima partai politik dengan jumlah kursi anggota DPRD DKI terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2019 berhak mendapat jatah jabatan sebagai pimpinan DPRD DKI masa jabatan 2019-2024 mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons isu PSI yang membuka posko pengaduan untuk warga Jakarta, mengingat Pemprov DKI Jakarta tak memiliki posko pengaduan secara terbuka.

DPRD DKI Jakarta menyatakan aset-aset berupa gedung pemerintahan yang akan diubah menjadi ruang terbuka (RTH) milik pemerintah pusat.

PSI mengajak seluruh anggota DPRD DKI Jakarta sepakat dengan ide PSI untuk menolak menggunakan pin emas dan bisa mendapatkan pin dengan harga lebih murah Rp50 ribu yang lebih efisien anggarannya.

PSI menyatakan, tak mempermasalahkan jika ada anggota dewan DPRD DKI Jakarta maupun elit politik yang mencibir PSI terkait penolakan pin emas.

Di hari pertama kerja, Fraksi Partai Solidarita Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta membuka posko pengaduan dari warga untuk dikawal agar program terwujud.