Indeks Dprd Dki Jakarta

PSI mengajak seluruh anggota DPRD DKI Jakarta sepakat dengan ide PSI untuk menolak menggunakan pin emas dan bisa mendapatkan pin dengan harga lebih murah Rp50 ribu yang lebih efisien anggarannya.

PSI menyatakan, tak mempermasalahkan jika ada anggota dewan DPRD DKI Jakarta maupun elit politik yang mencibir PSI terkait penolakan pin emas.

Di hari pertama kerja, Fraksi Partai Solidarita Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta membuka posko pengaduan dari warga untuk dikawal agar program terwujud.

Pelantikan dibuka oleh Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 Prasetyo Edi Marsudi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat menghadiri pelantikan anggota DPRD DKI terpilih 2019-2024 di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019) pagi.

Bang Yos mengatakan anggota DPRD yang baru harus maksimal melakukan kontrol terhadap kerja Pemprov DKI Jakarta. Jangan sampai kerja Gubernur Anies Baswedan bersama jajarannnya tak sesuai program rencana kerja.

Grace menuturkan, PSI ingin menaikkan standar kerja anggota DPRD DKI Jakarta, mulai dari turun ke bawah dan mengawal pengaduan masyarakat.

PSI minta dilibatkan dalam pansus pemilihan wagub DKI Jakarta agar adanya keterbukaan proses pemilihan wagub.

Formappi menyarankan aksesori pin bagi anggota dewan dibuat lebih sederhana sehingga tak memakan anggaran yang besar.

Kebijakan Pemprov dan DPRD DKI Jakarta terkait pengadaan pin emas senilai Rp1,3 miliar tak dapat diintervensi pemerintah pusat.

Anggaran untuk pin emas ini sebesar Rp1,3 miliar. Anggota DPRD DKI 2019-2024 dialokasikan mendapat 2 buah pin emas 22 karat masing-masing seberat 5 gram dan 7 gram.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjawab kritikan kader PSI Rian Ernest yang mengatakan bahwa DPRD DKI Jakarta tidak terbuka atas draf rancangan KUPA-PPAS 2019.

DPRD DKI menyetujui penganggaran dana Rp360 miliar di APBD-P 2019 untuk penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E di Jakarta.

Anggota DPRD dari PSI memberi tanggapan soal penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

Dari 106 orang anggota DPRD DKI Jakarta itu, 25 di antaranya merupakan kursi PDIP.

APBD DKI Jakarta 2019 terkoreksi Rp2,55 triliun dari Rp88,09 triliun jadi Rp86,52 triliun. Hal ini di antaranya akibat pengurangan target pendapatan.

Pengawasan cerobong asap milik pabrik yang ada di DKI Jakarta pengawasannya lemah oleh Dinas LH.

Rapat paripurna untuk pemilihan Wagub DKI Jakarta batal berlangsung hari ini karena belum dijadwalkan.

Pansus menyatakan rapat pimpinan gabungan untuk membahas pemilihan Wagub DKI tergantung pada kesiapan Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta.  

DPRD DKI lebih menyetujui untuk sistem zonasi dalam Raperda tersebut. Namun tidak secara keseluruhan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).