tirto.id - Dinas Pendidikan DKI mengusulkan anggaran sebesar Rp106 miliar untuk membangun SMK Negeri Pariwisata 74 yang bakal dibangun di Jakarta Utara. Namun, DPRD DKI menolak usulan itu karena dianggap belum memiliki kajian mendalam dan minta diusulkan kembali tahun 2021.
Penolakan itu dilakukan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2020, Senin (9/12/2019) sore. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Saefullah Hidayat menuturkan lembaganya akan segera menyusun kajian pembangunan sebelum tahun 2021 termasuk kurikulum yang akan digunakan.
"Kami akan susun untuk pengadaan di tahun 2021 bulan Februari-Maret. Saya pikir masih ada satu tahun kedepan untuk memastikan kembali kurikulum, kemudian peralatan dan alat-alat praktek untuk siswa siswi SMK 74," kata Saefullah di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik mengatakan anggota dewan ingin Dinas Pendidikan memberikan konsep yang jelas. Ia menyebut DPRD mendukung adanya pembangunan SMK asalkan memiliki kajian mendalam.
"Dari sekarang membuat sesuatu itu harus terencana, jangan jhinny-oh-jhinny [instan]. Saran saya setahun ini siapin konsepnya, mulai dari kurikulumnya, kalau sudah bener nanti 2021 mau dibikin satu wilayah satu, kami dorong," kata dia.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi. Ia ingin ada perencanaan matang yang diajukan ke Komisi E selaku mitra kerja Dinas Pendidikan. Setelah itu, ia menanyakan apakah seluruh anggota dewan sepakat dana pembangunan SMK 74 dicoret.
"Bisa enggak yakinin kita untuk 2021 bisa, dari segi perencanaan dulu, mana konsepnya, kasih ke komisi E semua, Saya minta tolong itu dikaji dulu," ucapnya.
"Oke, saya putuskan [anggaran bangun SMK 74] untuk di-drop ya," kata Prasetyo sambil mengetok palu.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan
