Indeks Dki Jakarta

Jumlah sampah usai aksi 21-23 Mei di Jakarta diperkirakan mencapai 36 ton.

Sejumlah pelajar di Jakarta menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk bersikap serius menanggulangi krisis lingkungan seperti polusi udara.

Lima tahun lagi pencabutan hak huni apartemen di Jakarta bakal marak. Tanah apartemen itu rentan dirampas negara.

Gubernur Anies Baswedan mengizinkan Rusunami Klender siap dirobohkan untuk dibangun apartemen komersial. Sebagian warga menentang.

Yustinus Prastowo menilai Pergub DKI tentang Pembebasan PBB versi pemerintahan Anies perlu diadopsi pemerintah pusat agar menjadi program nasional.

Polda Metro Jaya memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta dalam status kondusif selama bulan Ramadan.

Anggota DPRD DKI Gembong Warsono menilai pembatasan kantong plastik seharusnya bisa menjadi fokus dari Anies terkait permasalahan lingkungan.

Draf Pergub larangan kantong plastik di DKI Jakarta memuat ketentuan soal sanksi yang diberikan secara bertahap, yakni mulai dari teguran, denda hingga pembekuan dan pencabutan izin usaha. 

Polda Metro Jaya memprediksi waktu kemacetan lalu lintas di Jakarta selama bulan Ramadan 2019 akan berubah. 

Menurut Kepala Satpol PP Arifin pendekatan secara persuasif juga lebih tepat. Pasalnya, tawuran sifatnya lebih sulit untuk dipantau.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta pada 2018 mencapai poin 80,47 atau naik 0,41 poin. Namun, angka putus sekolah di tingkat SMK tercatat meningkat sebesar 25,28 persen.

Harga tertinggi terdapat di pasar Pasar Johar Baru yang mencapai Rp100 ribu untuk setiap kilogramnya. Harga terendah berada Pasar Baru Metro Atom, yakni Rp40 ribu per kilogram.

DKI Jakarta dinilai darurat bencana sehingga perlu mendasarkan pada peta kebencanaan menjadi dasar pembangunan infrastruktur.

Rencana pemerintah untuk memisahkan ibu kota dan pusat bisnis sudah pernah dilakukan negara dunia lain sehingga dinilai memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.

Terkait dengan pemindahan ibu kota, Komisi II DPR RI menilai Jakarta sudah tak lagi memadai sebagai ibu kota yang menaungi pusat pemerintahan dan pusat bisnis.

Terkait pemindahan ibu kota ke luar Jakarta, anggota Komisi II Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai langkah pemerintah tersebut sudah tepat.

Beberapa apartemen sudah dikelola oleh warganya sendiri. Inilah pengalaman mereka.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengemukakan alasan pemindahan ibu kota negara ke luar pulau Jawa tidak akan menekan angka kemacetan di Jakarta.

Persatuan Real Estate Indonesia gagal memengaruhi pemerintah dalam perumusan permen dan pergub rusunami atau apartemen.

Kebanyakan balita yang mengungsi harus tidur dengan alas seadanya akibat banjir.