Indeks Djp

KPK Periksa Tersangka Gratifikasi di DJP Kemenkeu, M. Haniv
Budi mengatakan, Haniv telah hadir di Gedung KPK, sekitar pukul 10.00 WIB, tetapi belum diketahui terkait materi pemeriksaan Haniv hari ini.

Kepatuhan Rendah, Penyebab Utama Seretnya Penerimaan Pajak
Kebijakan perpajakan dinilai perlu dirombak untuk menghilangkan peluang dan celah bagi mereka yang berniat melakukan penghindaran pajak.

Eks Kakanwil DJP Jakarta M. Haniv Bungkam usai Diperiksa KPK
Haniv langsung pergi meninggalkan Gedung Merah Putih KPK tanpa menjawab pertanyaan media berkaitan kasusnya.

KPK Usut Gratifikasi untuk Fashion Show Anak eks Pejabat Pajak
KPK mengusut permintaan gratifikasi kepada wajib pajak untuk kegiatan fashion show anak tersangka Muhammad Haniv (HNV) selaku eks pejabat DJP, Kemenkeu.

Apa Itu FH Pour Homme dan Kaitannya dengan Kasus M. Haniv?
FH Pour Homme adalah brand fashion milik anak eks Kakanwil DJP Jakarta Khusus M.Haniv. Brand ini diduga menerima gelontoran dana hasil gratifikasi.

Ombudsman Pantau Coretax Bila Ada Potensi Malaadministrasi
Potensi malaadministrasi bisa terjadi apabila para pengguna tidak mendapatkan pelayanan yang baik, misalnya tidak dapat mengakses Coretax.

Coretax Galat Terus, DJP & Pengembang Harus Tanggung Jawab
Implementasi Coretax seharusnya dilakukan secara bertahap dengan tidak langsung menutup sistem perpajakan lama.

Coretax Bermasalah, DPR & DJP Sepakat Sistem Lama Masih Dipakai
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menilai sistem IT secanggih apapun, seperti Coretax, tidak akan mempengaruhi kolektivitas penerimaan pajak pada 2025.

Solusi Jika Gagal Bikin Password dan Passphrase di Coretax
Simak cara yang dapat dilakukan pengguna Coretax untuk mengatasi kendala gagal bikin password dan passphrase.

DJP Kaji Penghapusan PPN untuk Minyakita Imbas Harga Meroket
Adanya wajib pungut ini dinilai sebagai penyebab melonjaknya harga Minyakita di pasaran.

Simulasi Perhitungan PPN 12 Persen untuk Barang Mewah
Untuk mengurai kebingungan di masyarakat, pemerintah dan DPR seharusnya membahas revisi UU HPP.
DJP: Jasa Layanan Uang Elektronik Ikut Dikenakan PPN 12% di 2025
DJP Kemenkeu mengingatkan jasa layanan transaksi uang elektronik telah diatur di UU PPN yang berubah menjadi UU HPP sehingga dikenakan PPN 12 persen.

DJP Akui Kenaikan Restitusi Bikin Penerimaan Pajak Melempem
Suryo Utomo mengakui kenaikan restitusi membuat penerimaan pajak mengalami penurunan.

6 Juta NPWP Diduga Bocor, Menko Hadi: Sebagian Bukan Data Asli
Hadi Tjahjanto memastikan sebagian data NPWP yang disebut bocor itu bukan data asli.

ASN DJP Lakukan KDRT karena Istri Minta Terbuka Soal Keuangan
FAF telah mengakui perbuatannya melakukan KDRT kepada istri dan anaknya. Diduga dilakukan sejak 2021.

Viral Video Pegawai Lakukan KDRT, Begini Tanggapan Ditjen Pajak
Dwi Astuti menilai KDRT yang dilakukan salah satu pegawainya tersebut adalah murni permasalahan rumah tangga.

Kemenkeu: Sebanyak 58,2 Juta NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP
Suryo Utomo mencatat, sebanyak 58,2 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah terintegrasi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Spectaxcular 2023, DJP Gandeng BNI Gelar Kampanye Pajak
DJP dan BNI menyelenggarakan Kampanye Simpatik perpajakan untuk masyarakat dan UMKM bernama Spectaxcular 2023.

Bank Dunia Usul Penghapusan PPN, Begini Respons Pemerintah
Yon Arsal mengaku, pihaknya telah menerima rekomendasi terkait penghapusan pembebasan PPN untuk mendongkrak penerimaan negara.

DJP Selidiki Temuan 9 Juta Ha Lahan Sawit Tidak Bayar Pajak
Temuan 9 hektare masih dalam proses penyandingan yang diawali dengan penyampaian SPPT.
Masuk tirto.id








