Indeks Ditjen Pajak

Kemenkeu merespons pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD soal dugaan transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun yang melibatkan pejabat Kemenkeu.

KPK mengakui adanya keterbatasan dalam laporan LHKPN. Salah satunya tidak ada sanksi bagi pejabat yang tidak melapor.

ICW meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menelusuri penyebab tidak ditindaklanjutinya laporan temuan PPATK mengenai transaksi tidak wajar pejabat Kemenkeu.

Masyarakat diharap lebih bijak merespons kasus yang menyorot Ditjen Pajak dengan tetap patuh bayar pajak dan lapor SPT.

Belajar dari kasus Rafael, aparat penegak hukum diminta mulai memperhatikan secara serius laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK.

Harta kekayaan yang diklarifikasi dan tidak bisa dibuktikan asal-usulnya dapat menjadi indikasi terjadinya suatu penyimpangan.

Ghufron menyebut adanya peluang harta tak wajar pejabat dapat terjerat perkara pidana apabila tidak dapat dibuktikan asal-usulnya.

Pembubaran klub Blasting Rijder di Kemenkeu harus diikuti dengan pengungkapan daftar pegawai pajak yang memiliki Moge.

Kasus penganiayaan David oleh Mario ini membuka kotak Pandora: pelanggaran pajak hingga pelat nomor diduga bodong.

Komisi XI DPR RI mengungkapkan hasil pemeriksaan Rafael akan dimintakan untuk menjadi laporan saat rapat kerja bersama DPR.

Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo menyebut kasus yang menimpa David menjadi perhatian lembaganya dan pembahasan secara mendalam.

LSM alias JL selaku Direktur PT KSA disandera Ditjen Pajak akibat menunggak utang pajak sebesar Rp6.038.954.010.

Penetapan tersangka pidana perpajakan dapat dilakukan tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi bila telah dipanggil 2 kali tidak hadir.

Yustinus Prastowo mengatakan, seluruh platform digital yang terdaftar dalam PSE di Kemenkominfo bisa menjadi sumber informasi bagi DJP.

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mewaspadai terjadinya penurunan penerimaan negara pada semester II-2022 akibat gejolak ekonomi global.

Ditjen Pajak Kemenkeu memastikan seluruh transaksi perpajakan akan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) mulai 1 Januari 2024.

Berikut ketentuan NIK menjadi NPWP berdasarkan peraturan dalam PMK Nomor 112/PMK.03/2022.

Kementerian Keuangan mencatat, sebanyak 19 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilakukan pemadanan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).