Indeks Disabilitas

Hari Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember untuk memperjuangkan hak-hak kelompok difabel.

Penyandang disabilitas yang kena diskriminasi berupa pengurangan hak dan tak mendapat fasilitas dari pemerintah saat pendaftaran dan seleksi bisa melapor.

Para penyandang disabilitas khawatir tak lolos dalam seleksi CPNS karena adanya aturan tambahan bagi peserta disabilitas.

Terdapat ketentuan dan persyaratan tertentu yang berlaku bagi pendaftar Tes CPNS 2019 dari kategori formasi disabilitas.

Calon Komisioner Kompas Perempuan menilai perlu adanya penguatan dalam edukasi seksual terhadap masyarakat.

Wisatawan disabilitas punya masalah ganda ketika berpergian: minimnya fasilitas ramah difabel dan stigma dari wisatawan lain.

Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih perlu dikawal agar penerima bantuannya bisa tepat sasaran.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya lebih memfokuskan pada pembenahan fasilitas dan transportasi publik yang ramah disabilitas, alih-alih memberikan kartu bantuan disabilitas (KPDJ).

Lewat KPDJ, para difabel akan mendapatkan bantuan dana sosial dan berbagai fasilitas.

Dalam rangka menyambut HUT ke-74 Republik Indonesia, sejumlah penyandang disabilitas pawai dari Monas ke Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Dinas Bina Marga DKI mengklaim sedang menyiapkan fasilitas bagi difabel dalam pembangunan sejumlah trotoar dan JPO di Jakarta.

Pemerintah memulihkan hak penyandang disabilitas dalam seleksi penerimaan CPNS di Pemkab Solok terhadap drg Romi Syofpa Ismael.

Mendagri menyebut, tidak ada alasannya dokter gigi Romi yang menyandang disabilitas dibatalkan sebagai CPNS. Sebab di daerah membutuhkan pegawai medis untuk membantu masyarakat.

Semua pihak diminta untuk memaksimalkan pencegahan agar kasus kekerasan pada anak disabilitas di Pontianak tak terulang.

Dokter gigi honorer Romi Syofpa Ismael gagal lolos seleksi CPNS di Solok Selatan karena ia penyandang disabilitas.

Kak Seto minta petugas di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Kota Pontianak diberikan sanksi tegas, karena salah satu penghuninya tewas dikeroyok.

Kak Seto mengkritisi langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak yang menitipkan anak penyandang disabilitas di PLAT. Menurutnya, hal tersebut sangat tidak bijaksana.

KPAI menyesalkan tempat PLAT yang seharusnya aman apalagi bangunannya menjadi bagian dari Kantor Polisi ini justru menjadi tempat penganiayaan anak penyandang disabilitas yang tidak berdaya.

Komitmen pemerintah menghapus diskriminasi disabilitas dipertanyakan oleh Forum Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI).

Bupati Solok Selatan mengeluarkan SK Pembatalan kelulusan Romi tiga bulan berselang.