Indeks Dewas Kpk

Dewas KPK menjatuhkan sanksi etik berupa SP 1 terhadap Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap terkait pembelaan penarikan Kompol Rossa. 

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Syamsuddin Haris dinyatakan positif terjangkit virus COVID-19.

Anggota Dewas KPK akan menjalani tes usap (swab test) lantaran kontak langsung pegawai yang positif COVID-19.

Sidang lanjutan etik Firli, Jumat ini masih beragendakan pemeriksaan saksi-saksi.

Dewas KPK akan melanjutkan kembali sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada Jumat, 4 September 2020.

Ketua KPK Firli Bahuri menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK dalam sidang etik terkait penggunaan helikopter swasta.

Dewas KPK pada Selasa (25/8) telah menggelar sidang etik terhadap Firli Bahuri, & salah satu saksi yang hadir yakni Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Bukti yang dikumpulkan terkait penggunaan helikopter mewah oleh Firli saat kunjungan ke Sumatera Selatan.

Dewas KPK menugaskan tim untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Dewas KPK merampungkan kode etik yang akan menjadi panduan nilai dasar dan pedoman perilaku untuk Dewan Pengawas, Pimpinan, dan seluruh pegawai KPK yang berlaku per 4 Mei.

Perpres 61 tahun 2020 tentang berisi nominal gaji dan tunjangan Dewas KPK.

Dewan Pengawas KPK menilai pertemuan pimpinan KPK dengan pimpinan MPR tak melanggar kode etik.

Komisioner KPK mengklaim sudah berkoordinasi dengan dewas terkait penghentian penyelidikan puluhan kasus.

KPK merespons rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan tujuh aturan teruntuk komisi anti rasuah tersebut.

Menkumham sekaligus Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan PDIP Yasonna Laoly mengakui dirinya yang membentuk tim hukum pelaporan penyidik KPK ke Dewas.

Tim Hukum PDIP menyoal upaya KPK menyegel dan menggeledah salah satu ruangan di kantor DPP.

Lewat perangkat teknologi, izin penggeledahan bisa diberikan oleh Dewas KPK secara cepat tanpa tatap muka.

Anggota Dewas KPK Harjono mengatakan selama kode etik pimpinan dan pegawai yang baru belum rampung, KPK menggunakan kode etik yang lama.

Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean mengatakan pemberian izin penggeledahan hanya membutuhkan waktu 1x24 jam untuk disetujui termasuk kasus suap PDIP-KPU.

Dewas KPK belum menerima surat permohonan izin penggeledahan untuk kasus suap Komisioner KPU.