Indeks Dewas Kpk

Dewas KPK menilai tak ada pelanggaran kode etik Ketua Firli Bahuri dan Deputi Penindakan Karyoto dalam OTT Universitas Negeri Jakarta.

KPK menyatakan tidak melibatkan Dewan Pengawas dalam pembahasan pengadaan mobil dinas pimpinan dan pejabat KPK.

Wacana pemberian mobil dinas untuk ketua, wakil ketua dan dewan pengawas KPK dinilai tidak etis dan ditolak Dewas KPK.

Dewan Pengawas KPK menilai Firli tidak memberikan teladan sebagai pimpinan KPK.

Dewas KPK menilai perbuatan Firli hanya berakibat pada dirinya sendiri dan tidak menghambat kinerja KPK.

Dewas KPK menjatuhkan sanksi etik berupa SP 1 terhadap Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap terkait pembelaan penarikan Kompol Rossa. 

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Syamsuddin Haris dinyatakan positif terjangkit virus COVID-19.

Anggota Dewas KPK akan menjalani tes usap (swab test) lantaran kontak langsung pegawai yang positif COVID-19.

Sidang lanjutan etik Firli, Jumat ini masih beragendakan pemeriksaan saksi-saksi.

Dewas KPK akan melanjutkan kembali sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada Jumat, 4 September 2020.

Dewas KPK pada Selasa (25/8) telah menggelar sidang etik terhadap Firli Bahuri, & salah satu saksi yang hadir yakni Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Ketua KPK Firli Bahuri menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK dalam sidang etik terkait penggunaan helikopter swasta.

Bukti yang dikumpulkan terkait penggunaan helikopter mewah oleh Firli saat kunjungan ke Sumatera Selatan.

Dewas KPK menugaskan tim untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Dewas KPK merampungkan kode etik yang akan menjadi panduan nilai dasar dan pedoman perilaku untuk Dewan Pengawas, Pimpinan, dan seluruh pegawai KPK yang berlaku per 4 Mei.

Perpres 61 tahun 2020 tentang berisi nominal gaji dan tunjangan Dewas KPK.

Dewan Pengawas KPK menilai pertemuan pimpinan KPK dengan pimpinan MPR tak melanggar kode etik.

Komisioner KPK mengklaim sudah berkoordinasi dengan dewas terkait penghentian penyelidikan puluhan kasus.

KPK merespons rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan tujuh aturan teruntuk komisi anti rasuah tersebut.

Menkumham sekaligus Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan PDIP Yasonna Laoly mengakui dirinya yang membentuk tim hukum pelaporan penyidik KPK ke Dewas.