Indeks Dewas Kpk

Anggota Dewas KPK Harjono mengatakan selama kode etik pimpinan dan pegawai yang baru belum rampung, KPK menggunakan kode etik yang lama.

Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean mengatakan pemberian izin penggeledahan hanya membutuhkan waktu 1x24 jam untuk disetujui termasuk kasus suap PDIP-KPU.

Dewas KPK belum menerima surat permohonan izin penggeledahan untuk kasus suap Komisioner KPU.

Mantan hakim MK Harjono menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu saat diangkat sebagai anggota Dewas KPK.

Saymsuddin Hari mengatakan Dewas KPK akan mulai efektif bekerja pada awal tahun 2020 karena sejumlah anggota masih cuti.

Komisi Yudisial (KY) menegaskan Albertina Ho tidak boleh merangkap jabatan sebagai hakim karena sudah menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politikus PKS Indra tidak mempersoalkan komposisi Dewan Pengawas KPK pilihan Presiden Jokowi. Namun, PKS khawatir konsep Dewas yang justru bermasalah.

Lima anggota Dewan Pengawas KPK mengaku optimistis dapat memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Menurut Firli tak ada yang berubah dari tugas pokok KPK yang saat ini tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2019.

Tumpak mengaku tidak ada arahan khusus dari Presiden Joko Widodo terkait dengan tugas Dewas KPK.

Presiden Jokowi mengungkapkan alasan pemilihan lima orang anggota Dewas KPK yang diketuai mantan Komisioner KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, pemilihan lima Dewan Pengawas (Dewas) KPK sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Artidjo Alkostar sering mendapat sorotan karena keputusannya terhadap kasus-kasus besar korupsi di Indonesia yang dinilai berani.

Menurut Hidayat Nur Wahid siapapun yang dipilih Jokowi sebagai Dewas KPK, harus bisa membuktikan tak akan melemahkan KPK.

Dewan Pengawas KPK yang baru dilantik Jokowi ini bertugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan.

Dewan Pengawas KPK yang dilantik Presiden Jokowi hari ini dinilai tidak bisa mengembalikan kepercayaan publik yang kadung pesimistis usai terbitnya UU KPK.

Syamsuddin memulai karier sebagai peneliti di Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LRKN) LIPI pada 1985.

Kelima anggota Dewan Pengawas KPK dilantik Jokowi, Jumat, 20 Desember 2019. Berikut daftar harta kekayaan mereka.

Mayoritas Dewan pengawas KPK berlatar belakang hukum. Ada pula seorang profesor politik.

KPK menyampaikan dukungannya kepada sejumlah tokoh yang dilantik sebagai Dewan Pengawas KPK.