Indeks Dewan Pengawas Kpk

Bukti yang dikumpulkan terkait penggunaan helikopter mewah oleh Firli saat kunjungan ke Sumatera Selatan.

Dewas KPK merampungkan kode etik yang akan menjadi panduan nilai dasar dan pedoman perilaku untuk Dewan Pengawas, Pimpinan, dan seluruh pegawai KPK yang berlaku per 4 Mei.

Perpres 61 tahun 2020 tentang berisi nominal gaji dan tunjangan Dewas KPK.

ICM Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo memberikan sanksi tegas berupa pencopotan kepada Menkumham Yasona Laoly karena diduga terlibat benturan kepentingan.

ICW menilai pertemuan antara Tim Hukum PDIP dengan Dewan Pengawas KPK tak etis.

Desmond heran dengan lambannya gerak KPK saat ini, misalnya gagalnya mereka melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP.

Menurut PKS Dewan Pengawas telah terbukti menghambat kerja KPK dalam mengungkap kasus korupsi. 

Penggeledahan terkait kasus suap komisioner KPU tertunda lantaran penyidik mesti mendapat izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Firli Bahuri mengklaim OTT terhadap Bupati Sidoarjo merupakan buah dari implementasi UU KPK yang belum lama ini direvisi.

Ketiga perpres itu mengatur tentang Dewan Pengawas, susunan organisasi, dan status kepegawaian KPK.

Mantan hakim MK Harjono menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu saat diangkat sebagai anggota Dewas KPK.

Saymsuddin Hari mengatakan Dewas KPK akan mulai efektif bekerja pada awal tahun 2020 karena sejumlah anggota masih cuti.

Komisi Yudisial (KY) menegaskan Albertina Ho tidak boleh merangkap jabatan sebagai hakim karena sudah menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politikus PKS Indra tidak mempersoalkan komposisi Dewan Pengawas KPK pilihan Presiden Jokowi. Namun, PKS khawatir konsep Dewas yang justru bermasalah.

Lima anggota Dewan Pengawas KPK mengaku optimistis dapat memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Dengan memilah-milah kasus, Harjono berharap ke depannya tak akan ada obral penyadapan yang dilakukan para penyidik KPK.

Menurut Firli tak ada yang berubah dari tugas pokok KPK yang saat ini tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2019.

Tumpak mengaku tidak ada arahan khusus dari Presiden Joko Widodo terkait dengan tugas Dewas KPK.

Presiden Jokowi mengungkapkan alasan pemilihan lima orang anggota Dewas KPK yang diketuai mantan Komisioner KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, pemilihan lima Dewan Pengawas (Dewas) KPK sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.