Indeks Devisa Hasil Ekspor

OJK resmi dukung kebijakan DHE SDA dengan mengizinkan dana eksportir jadi agunan tunai kredit bank guna sokong pembiayaan dunia usaha. 

Purbaya mempertimbangkan kritik publik yang menilai ekspor akan dimonopoli PT DSI, jika nihil unsur dari luar badan usaha tersebut.

Menkeu Purbaya mengatakan pemerintah tetap akan menyalurkan relaksasi untuk eksportir tertentu, meski penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebut aturan baru DHE SDA per Januari 2026 mundur akibat lobi pebisnis ke Istana. Aturan kini wajib masuk bank Himbara.

Airlangga sebut sejumlah negara mitra dengan perjanjian tertentu seperti AS dikecualikan dari kebijakan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam.

Pemerintah rilis PP No. 21 Tahun 2026. Menko Airlangga sebut ada pengecualian aturan DHE SDA di bank non-Himbara khusus bagi pelaksana perjanjian bilateral.

Prabowo sentil eksportir batu bara hingga emas yang belum menyimpan DHE SDA di bank-bank pelat merah di dalam negeri.

Purbaya menilai revisi tersebut diperlukan karena aturan sebelumnya belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemerintah dalam penerapan kebijakan DHE.

Bank Mandiri menghadirkan fitur DHE Tracker di Kopra, memudahkan eksportir memantau dana hasil ekspor secara realtime dan memastikan kepatuhan regulasi.

Menurut Prasetyo, aturan baru DHE SDA menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan rutin Seskab dengan Menko Perekonomian, Mendagri, serta BI.

Melalui aturan baru tersebut akan mewajibkan eksportir menempatkan 100 persen DHE minimal 12 bulan di Himbara.

Purbaya mengaku sudah sudah berkoordinasi dengan otoritas keuangan lain di KSSK, seperti BI, OJK, dan LPS soal revisi DHE SDA tersebut.

Prasetyo mengakui sejumlah pengusaha telah menggelontorkan dana untuk DHE. Namun, hasilnya disebut tidak sesuai target.

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mengonfirmasi terhambatnya devisa hasil ekspor berbagai komoditas masuk ke Tanah Air.

Airlangga Hartarto, meyakini devisa hasil ekspor (DHE) akan memperkuat nilai rupiah yang melemah belakangan ini.

BI menerbitkan PBI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang DHE dan DPI.

Airlangga Hartarto memproyeksikan akan ada devisa senilai USD80 miliar yang masuk ke perbankan Indonesia imbas kebijakan baru terkait DHE SDA.

Berat atau tidaknya aturan penempatan DHE SDA ini bagi para pengusaha baru bisa terlihat jika PP 8/2025 sudah diterbitkan untuk publik.

Pemerintah akan memberikan sejumlah sanksi administrasi sebelum menjatuhkan sanksi stop izin ekspor jika eksportir tak penuhi aturan DHE SDA 100 persen.

BI mengeklaim, 3 instrumen baru itu akan membuat para eksportir setelah menerima rekening khusus, memasukkan, d menempatkan dalam deposito valas di bank.