Indeks Defisit Apbn 2020

Pengecatan pesawat kepresidenan menuai kritik di tengah pandemi COVID-19. Langkah ini dinilai ironi saat APBN defisit dan warga kesusahan.

Defisit melebar karena APBN 2020 disiapkan untuk menghadapi COVID-19 hingga Rp2.739,2 triliun sementara pendapatan negara turun jadi Rp1.699,9 triliun.

Sri Mulyani sebut realisasikan pembiayaan utang selama 2020 sebanyak Rp1.226,8 triliun atau naik 180,4% dari posisi 2019.

Sri Mulyani mencatat realisasi defisit APBN 2020 telah menyentuh Rp883,7 triliun per November 2020.

Menkeu RI Sri Mulyani menyebut, sepanjang Januari-Oktober 2020, APBN mengalami defisit sampai Rp764,9 triliun atau 4,67 persen terhadap PDB.

Realisasi pembiayaan utang hingga September 2020 mencapai Rp810,8 triliun, melonjak 155,1% dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Defisit APBN per September 2020 sudah menyentuh Rp682,1 triliun, melonjak 170% dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Penerimaan negara hanya terealisasi Rp1.034,1 triliun atau turun hingga 13,1% dari 2019 akibat penerimaan pajak turun.

Pendapatan hanya terealisasi Rp1.034,1 triliun atau 60,8 persen dari target APBN Rp1.699 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan defisit APBN 2020 menyentuh angka Rp330,2 triliun.

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas dengan jajaran dalam rangka membahas rancangan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Kemenkeu memperkirakan defisit APBN 2021 akan tetap berada di angka yang cukup tinggi yaitu 4,5-4,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Nilai itu lebih tinggi dari prediksi awal yakni 3,21-4,17 persen.

Pelaku pasar khawatir burden sharing menyebabkan monetisasi utang tidak terkendali dan memengaruhi independensi bank sentral.

Sesuai revisi kedua Perpes 72/2020, kebutuhan pembiayaan utang pemerintah mengalami kenaikan menjadi Rp1.220 triliun dari posisi Perpres 54/2020 yang berada di kisaran Rp1.006 triliun.

Melalui revisi Perpres ini, defisit APBN 2020 kini resmi berada di kisaran 6,34% atau Rp1.039,2 triliun, naik dari posisi Perpres 54/2020 yang masih di kisaran 5,07% atau Rp852,9 triliun.

Kebutuhan pembiayaan APBN 2020 meningkat Rp905,2 triliun. Ini disebabkan perubahan biaya penanganan COVID-19 yang terakhir meningkat menjadi Rp695,2 triliun.

Kemenkeu memperkirakan kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau utang bakal mencapai Rp1.002 triliun sebagai imbas melebarnya defisit APBN 2020 menjadi 6,34 persen.

Pemerintah resmi menaikkan defisit APBN 2020 menjadi 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp1.039,2 triliun.

Mencetak uang besar-besaran untuk menutup defisit pernah dilakukan Indonesia di era 60-an. Hasilnya: ekonomi kolaps karena hiperinflasi.

Presiden Jokowi memerintahkan kepada Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, dan Suharso Monoarfa untuk melakukan kalkulasi secara detail dan matang tentang risiko fiskal Indonesia di masa depan.