tirto.id - Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebanyak Rp1.226,8 triliun selama 2020. Angka ini naik 180,4 persen dari posisi 2019 yang mencapai Rp437,5 triliun, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Defisit meningkat tajam, pembiayaan jadi tantangan besar. 2020 kami berhasil merealisasi Rp1.226,8 pembiayaan utang,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Rabu (6/1/2021).
Menurut data Kemenkeu, realisasi utang sebanyak Rp1.226,8 triliun ini juga melebihi target pemerintah. Awalnya pemerintah hanya mematok kebutuhan pembiayaan utang Rp1.220,5 triliun yang sudah naik dari rencana APBN awal Rp351,9 triliun. Namun dalam pelaksanaannya, realisasi malah mencapai 100,5 persen dari target berdasarkan Perpres 72/2020.
Jika dirinci, maka pembiayaan utang pemerintah utamanya bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp1.177,2 triliun atau 100,3 persen dari target Rp1.173,7 triliun. Penerbitan SBN ini naik signifikan sebanyak 163,8 persen dari posisi tahun 2019.
“Penerbitan SBN netto mencapai Rp1.177,2 triliun melonjak tinggi dibanding tahun lalu Rp446,3 triliun,” ucap Sri Mulyani.
Sementara itu, pemerintah juga menarik pinjaman (neto) sebanyak Rp49,7 triliun. Angka ini juga melampaui target Perpres 72/2020 yang hanya berkisar Rp46,7 triliun sehingga realisasinya mencapai 106,3 persen dari Perpres 72/2020.
Sri Mulyani juga memaparkan realisasi pembiayaan utang lainnya. Terutama burden sharing yang berasal dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur BI dan Menkeu April 2020 yang memungkinkan BI membeli SBN di pasar perdana melalui lelang. Realisasi pembelian SBN BI menyentuh Rp75,86 triliun.
Lalu realisasi pembelian SBN oleh BI dalam skema SKB 2 atau pada 7 Juli 2020 sudah menyentuh Rp397,56 triliun. Skema ini membolehkan BI membeli SBN sekaligus menanggung bunganya sehingga pemerintah tidak perlu membayar bunga apa pun.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
