Indeks Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi disebut punya sistem evaluasi tersendiri atas program itu, tapi program itu harus dievaluasi bersama juga.

Dedi Mulyadi, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal rencana realokasi anggaran Pemprov Jawa Barat.

Dedi Mulyadi, mengatakan 273 siswa masalah yang sudah menjalani program pendidikan di barak militer akan lulus, Selasa besok.

Di video lengkapnya, Dedi Mulyadi sedang memimpin rapat soal problem investasi perusahaan BYD di Jawa Barat.

Ace menyoalkan apakah anak yang ikut program siswa masuk barak berhenti kenakalannya hingga kekhawatiran stigmatisasi akibat program yang digagas Demul.

Menurut pengamat salah satu penyebab fenomena fandom politik, akibat publik lebih merasa dekat dengan politisi secara individu ketimbang partai.

KPAI berharap program pendidikan karakter Pancawaluya Jabar itu dievaluasi mulai dari model pendidikan hingga dampak kepada anak usai ikut pendidikan.

KPAI menemukan adanya anak-anak tingkat SMP yang tidur di atas velbed atau tempat tidur darurat berbahan kain di barak militer ala Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi pun mendorong agar pelaksanaan Kopdes Merah Putih di Jawa Barat menggunakan transaksi digital untuk menghindari penyelewengan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) memiliki cara tersendiri dalam membina anak-anak nakal di Jakarta.

Pro dan kontra program siswa bermasalah dididik di barak militer. Dedi Mulyadi sebut programnya tidak melanggar HAM.

LBH Pendidikan menilai sejak awal tidak pernah ada penjelasan mengenai alasan Dedi Mulyadi memilih TNI AD mendisiplinkan siswa bermasalah.

Dedi Mulyadi merencanakan membuat sekolah khusus berbasis kejuruan untuk para siswa yang telah melewati masa pendisiplinan di barak militer.

Kebijakan Dedi Mulyadi membina anak bermasalah di barak militer dinilai berpotensi melanggar hak-hak anak.

Selain kerap menyuarakan ide kebijakan yang kontroversial, Dedi Mulyadi juga kian populer di media sosial, bahkan mendapat julukan, "gubernur konten".

Pihak Tempo sudah mengatakan kalau tangkapan layar artikel yang mencatut logo medianya ini tidak benar.

Natalius Pigai, enggan mengomentari Dedi Mulyadi (Demul), yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat utama mendapatkan bansos.

Natalius Pigai meyakini tidak akan ada hukuman fisik pada program mengirim siswa bermasalah ke barak militer yang dibuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Menurut Pigai, mengirim anak bermasalah ke barak militer bisa diterapkan di seluruh Indonesia.

Pemprov Jabar telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/KESRA. Temukan rincian isinya pada ulasan ini.