Indeks Dedi Mulyadi

Pro dan kontra program siswa bermasalah dididik di barak militer. Dedi Mulyadi sebut programnya tidak melanggar HAM.

LBH Pendidikan menilai sejak awal tidak pernah ada penjelasan mengenai alasan Dedi Mulyadi memilih TNI AD mendisiplinkan siswa bermasalah.

Dedi Mulyadi merencanakan membuat sekolah khusus berbasis kejuruan untuk para siswa yang telah melewati masa pendisiplinan di barak militer.

Kebijakan Dedi Mulyadi membina anak bermasalah di barak militer dinilai berpotensi melanggar hak-hak anak.

Selain kerap menyuarakan ide kebijakan yang kontroversial, Dedi Mulyadi juga kian populer di media sosial, bahkan mendapat julukan, "gubernur konten".

Pihak Tempo sudah mengatakan kalau tangkapan layar artikel yang mencatut logo medianya ini tidak benar.

Natalius Pigai, enggan mengomentari Dedi Mulyadi (Demul), yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat utama mendapatkan bansos.

Natalius Pigai meyakini tidak akan ada hukuman fisik pada program mengirim siswa bermasalah ke barak militer yang dibuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Menurut Pigai, mengirim anak bermasalah ke barak militer bisa diterapkan di seluruh Indonesia.

Pemprov Jabar telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/KESRA. Temukan rincian isinya pada ulasan ini.

Kata Natalius Pigai, kebijakan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi bukanlah bagian dari kekerasan.

Pemprov Jakarta masih belum merumuskan kebijakan hukuman baru bagi para pelajar bermasalah.

Kebijakan mengirimkan 'anak nakal' ke barak militer diterapkan di Jawa Barat serta sejumlah daerah lain. Cek daftar daerah yang punya kebijakan tersebut.

Demul juga memastikan penerapan pembinaan khusus pada siswa suka tawuran, main game online, hingga balap liar selama mendapat persetujuan orang tua.

Dedi Mulyadi siapkan pelatihan bergaya militer bagi siswa SMA kelas 3 untuk persiapan kerja, salah satunya di perusahaan BYD.

Usai mengirim pelajar bermasalah ke barak militer, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menerapkan program serupa bagi orang dewasa.

Gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mensyaratkan vasektomi bagi penerima bansos berpotensi melanggar HAM dan UU TPKS.

Pelibatan militer dalam mendisiplinkan siswa yang dicap bermasalah rawan menimbulkan pelanggaran hak anak seperti kekerasan hingga diskriminasi.

Berbagai kegiatan penyuluhan, motivasi, baris berbarsi, hingga outbond menjadi materi pendidikan militer khusus siswa nakal di Jawa Barat.

Viral ribut soal ormas, ada apa Hercules dengan Dedi Mulyadi, Sutiyoso, & Gatot Nurmantyo?