Indeks Dedi Mulyadi

KDM juga meminta agar para pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk urunan memberikan uang apresiasi sebesar Rp1 miliar untuk Persib.

Meski efektif dalam membangun citra, gaya kepemimpinan populis menyimpan risiko jangka panjang, mulai dari tata kelola hingga pembangunan berkelanjutan.

Respati telah berkomunikasi dengan Grup II Kopassus Kandang Menjangan yang berlokasi di Kecamatan Kartosuro.

Foto yang beredar di media sosial mencatut berita dari Jawa Pos dan menyunting judul aslinya dengan narasi yang dimanipulasi.

Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, angkat suara terkait permintaan Dedi Mulyadi (Demul, yang meminta untuk berperan mengurus anak bermasalah.

Dedi Mulyadi disebut punya sistem evaluasi tersendiri atas program itu, tapi program itu harus dievaluasi bersama juga.

Dedi Mulyadi, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal rencana realokasi anggaran Pemprov Jawa Barat.

Dedi Mulyadi, mengatakan 273 siswa masalah yang sudah menjalani program pendidikan di barak militer akan lulus, Selasa besok.

Di video lengkapnya, Dedi Mulyadi sedang memimpin rapat soal problem investasi perusahaan BYD di Jawa Barat.

Ace menyoalkan apakah anak yang ikut program siswa masuk barak berhenti kenakalannya hingga kekhawatiran stigmatisasi akibat program yang digagas Demul.

Menurut pengamat salah satu penyebab fenomena fandom politik, akibat publik lebih merasa dekat dengan politisi secara individu ketimbang partai.

KPAI berharap program pendidikan karakter Pancawaluya Jabar itu dievaluasi mulai dari model pendidikan hingga dampak kepada anak usai ikut pendidikan.

KPAI menemukan adanya anak-anak tingkat SMP yang tidur di atas velbed atau tempat tidur darurat berbahan kain di barak militer ala Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi pun mendorong agar pelaksanaan Kopdes Merah Putih di Jawa Barat menggunakan transaksi digital untuk menghindari penyelewengan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) memiliki cara tersendiri dalam membina anak-anak nakal di Jakarta.

Pro dan kontra program siswa bermasalah dididik di barak militer. Dedi Mulyadi sebut programnya tidak melanggar HAM.

LBH Pendidikan menilai sejak awal tidak pernah ada penjelasan mengenai alasan Dedi Mulyadi memilih TNI AD mendisiplinkan siswa bermasalah.

Dedi Mulyadi merencanakan membuat sekolah khusus berbasis kejuruan untuk para siswa yang telah melewati masa pendisiplinan di barak militer.

Kebijakan Dedi Mulyadi membina anak bermasalah di barak militer dinilai berpotensi melanggar hak-hak anak.

Selain kerap menyuarakan ide kebijakan yang kontroversial, Dedi Mulyadi juga kian populer di media sosial, bahkan mendapat julukan, "gubernur konten".