Komisi I DPR RI mengaku pesimistis RUU Perlindungan Data Pribadi bisa selesai pada periode ini, meski begitu DPR dan pemerintah tetap akan membahasnya.
Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mendesak Kemendagri untuk mengkaji kembali MoU pemberian akses data kependudukan antara mereka kepada 1.227 lembaga pemerintah dan swasta.
Fahri Hamzah meminta Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) perlindungan data pribadi agar warga tak jadi sasaran SMS gelap.