Indeks Data Pribadi

Fahri Hamzah meminta Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) perlindungan data pribadi agar warga tak jadi sasaran SMS gelap.

Seharusnya, pemerintah menghormati hak privasi warga negara dengan tidak menyebarkannya ke pihak swasta.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan lembaganya telah melaporkan jual-beli data itu ke Polri. Bagaimana progresnya?

Dirjen Dukcapil meminta kepolisian mengusut dugaan jual beli data kependudukan. Hal ini menyusul dugaan terjadinya jual beli data kependudukan di sebuah grup Facebook.

Pemerintah melalui Kemendagri diminta segera membuat MoU dengan pihak swasta dan transparan soal data kependudukan apa saja yang diberikan ke pihak ketiga.

Wahyudi Jafar, Direktur Elsam, organisasi yang fokus di bidang Hak Asasi Manusia, mengatakan idealnya data pribadi tak diberikan pemerintah ke siapa pun, apalagi ke swasta, tanpa persetujuan pemilik identitas.

Indonesia tidak memiliki satu undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Beda dengan para tetangganya.

Politikus PKS Sukamta menduga masih ada perdebatan di internal pemerintah sehingga Kementerian Kominfo belum menyerahkan draf RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR.

Koalisi aktivis mendesak RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan. Mereka berharap RUU ini bisa disahkan sebelum masa tugas DPR periode 2014-2019 selesai.

Ulin mungkin dijerat pasal perlindungan data kependudukan di UU Adminduk dan UU ITE. Ancamannya hingga 10 tahun.

Privasi di media sosial ternyata tidak hanya tergantung pada pemilik akun, tapi juga teman-temannya.

Aplikasi pinjaman online mewajibkan akses terhadap hal-hal pribadi penggunanya.

Bukalapak mengonfirmasi ada upaya peretasan, namun mengklaim tak ada data penting yang berhasil didapatkan peretas.