Indeks Data Pribadi

OVO menyebut tindakan menggunakan data pengguna untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran berat.

Seorang warganet mencuit ada data anggota Polri yang dijual setelah ada dugaan pembobolan.

DPP KNPI menggelar diskusi "Darurat Perlindungan Data Pribadi Era Digital 4.0" dalam Refleksi Akhir Tahun 2019 KNPI di Jakarta, Senin (23/12/2019)

Pemerintah baru memiliki regulasi untuk mengatur data konsumen perbankan. Perlindungan data konsumen fintech belum dijamin oleh regulasi.

Komisi I DPR-RI meminta masyarakat untuk mendukung inisiasi pembahasan RUU Data Pribadi dilakukan oleh DPR periode mendatang.

Komisi I DPR RI mengaku pesimistis RUU Perlindungan Data Pribadi bisa selesai pada periode ini, meski begitu DPR dan pemerintah tetap akan membahasnya.

Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mencatat permasalahan perlindungan data pribadi dalam pemberian akses data kependudukan.

Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mendesak Kemendagri untuk mengkaji kembali MoU pemberian akses data kependudukan antara mereka kepada 1.227 lembaga pemerintah dan swasta.

LBH Jakarta menerima 5.000 pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh tak melaporkan warganet yang membocorkan informasi jual beli data pribadi berupa KK dan KTP di media sosial.

Fahri Hamzah meminta Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) perlindungan data pribadi agar warga tak jadi sasaran SMS gelap.

Seharusnya, pemerintah menghormati hak privasi warga negara dengan tidak menyebarkannya ke pihak swasta.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan lembaganya telah melaporkan jual-beli data itu ke Polri. Bagaimana progresnya?

Dirjen Dukcapil meminta kepolisian mengusut dugaan jual beli data kependudukan. Hal ini menyusul dugaan terjadinya jual beli data kependudukan di sebuah grup Facebook.

Pemerintah melalui Kemendagri diminta segera membuat MoU dengan pihak swasta dan transparan soal data kependudukan apa saja yang diberikan ke pihak ketiga.

Wahyudi Jafar, Direktur Elsam, organisasi yang fokus di bidang Hak Asasi Manusia, mengatakan idealnya data pribadi tak diberikan pemerintah ke siapa pun, apalagi ke swasta, tanpa persetujuan pemilik identitas.

Indonesia tidak memiliki satu undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Beda dengan para tetangganya.

Politikus PKS Sukamta menduga masih ada perdebatan di internal pemerintah sehingga Kementerian Kominfo belum menyerahkan draf RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR.

Koalisi aktivis mendesak RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan. Mereka berharap RUU ini bisa disahkan sebelum masa tugas DPR periode 2014-2019 selesai.

Ulin mungkin dijerat pasal perlindungan data kependudukan di UU Adminduk dan UU ITE. Ancamannya hingga 10 tahun.