Indeks Data Pribadi

Google memudahkan kita terintegrasi, namun tanpa sadar kita menyerahkan data personal. Kelola dan batasi data yang dibagikan demi keamanan data pribadi.

Perbincangan membahas soal urgensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi dan penerbitan PP UU Perlindungan Data Pribadi.

Waktu dua tahun seharusnya sudah sangat cukup untuk persiapan akselerasi pembentukan kelembagaan perlindungan data pribadi.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) akan diberlakukan sepekan lagi. Menerapkan UU PDP berarti mengantisipasi munculnya perilaku merugikan.

Apakah teknologi pengenalan wajah di fasilitas transportasi umum seperti stasiun kereta mengancam privasi kita?

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menuai kritik karena isinya ada yang berpotensi jadi alat kriminalisasi ke masyarakat sipil.

Dalam kasus ini terdapat 26 orang yang datanya digunakan untuk mengajukan pinjaman online (pinjol). Kendati demikian, baru 12 orang yang telah terdata.

BSSN bersama tim teknis Kemenkumham sedang melakukan asistensi penanganan insiden, validasi, dan investigasi terkait ini.

Penelusuran dan penyelidikan dugaan kebocoran data paspor Indonesia masih akan terus dilakukan secara mendalam.

Isi UU Perlindungan Data Pribadi yaitu Undang-Undang No 27 Tahun 2022 beserta link download PDF.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan setiap orang melintas di depan kamera pengawas akan muncul data diri yang tersambung dengan Dukcapil & Imigrasi.

Isi UU PDP Bab 4 tentang Hak Subjek Data Pribadi yang terdiri atas 11 pasal adalah sebagai berikut.

Kominfo sebut informasi kebocoran data 1,3 miliar kartu SIM telepon tidak benar. Formatnya juga berbeda dengan data Kominfo.

Google Chrome memiliki fitur keamanan yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk melindungi data pribadinya agar tidak bocor ke peretas.

Menurut pakar keamanan siber dan forensik digital, ada 4 langkah jaga keamanan data pribadi agar tidak bocor ke hacker. Berikut panduan dan penjelasannya.

Kominfo klaim instansi yang bisa memantau data pribadi pengguna adalah aparat penegak hukum & instansi yang memang memiliki kewenangan untuk mengakses.

Aestika mengimbau kepada seluruh nasabah BRI untuk berhati-hati dan tidak menginformasikan kerahasiaan data pribadi.

Zudan menilai peremajaan perangkat keras penyimpanan data kependudukan di Kemendagri perlu dilakukan, tapi terkendala anggaran.

Sangat penting adanya perlindungaan data pribadi melalui sebuah regulasi yang jelas bisa melindungi data di semua sektor dan lintas batas.

Untuk bisa bersosialisasi dengan sehat dan aman di internet, masyarakat perlu memproteksi gawai serta data diri dan keluarga.