Indeks Cukai Rokok

Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dilakukan pemerintah setiap tahunnya dinilai belum efektif untuk pengendalian konsumsi rokok di dalam negeri.

Koalisi Perempuan Indonesia mendorong dipertahankannya kebijakan yang melindungi para pekerja perempuan dan regulasi terhadap industri SKT.

Candra merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan berbagai sisi yang terlibat dalam kebijakan kenaikan tarif cukai dan harga rokok di Indonesia.

Rencana pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 terus mendapat penolakan. Revisi ini dinilai sarat mengakomodir kepentingan asing.

Pemerintah diimbau mengkaji ulang struktur tarif cukai tembakau saat ini untuk mencegah semakin banyaknya rokok murah beredar di pasar.

PJKS-UI menilai lebarnya selisih antar golongan tarif cukai rokok menjadi pemicu banyaknya variasi harga rokok di pasaran.

DPR meminta kepada pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan penuh terhadap industri hasil tembakau dari rencana kenaikan cukai pada 2023.

Deputi Seskab, Satya Bhakti Parikesit menilai roadmap usaha industri hasil tembakau sangat penting sehingga ada gambaran jelas terkait tarif cukai.

Faisal Basri, mengatakan skenario terbaik untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau adalah dengan penyesuaian tarif.

GAPPRI pesimistis target cukai hasil tembakau pada 2023 akan terpenuhi.

Pemerintah diminta membuat peta jalan (roadmap) yang jelas terkait kebijakan cukai rokok sebagai upaya penurunan prevalensi perokok anak di Indonesia.

Mujiburohman mengatakan, pedagang pasar mengeluhkan kenaikan harga rokok, karena modalnya besar tetapi daya beli masyarakat menurun.

FSP-RTMM SPSI meminta agar pemerintah tidak menaikkan CHT pada 2023. Hal itu dalam rangka melindungi pekerja.

APPSI cemas dengan rencana kenaikan cukai hasil tembakau di 2023. Mereka takut pendapatan akan berkurang jika aturan tersebut ditetapkan.

Serikat pekerja rokok telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo dalam upaya mengingatkan risiko dan dampak kenaikan cukai tembaku.

APTI menilai rencana menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok di 2023 dapat merugikan para petani tembakau.

DPR menilai perlu adanya pembatasan peredaran rokok, salah satunya melalui mekanisme kenaikan cukai.

Dampak kenaikan cukai ke petani tembakau sebagai bagian dari hulu industri perlu diperhatikan. Selama ini pemerintah hanya fokus pada target penerimaan.

Kemenkeu menargetkan pendapatan cukai sebesar Rp245,45 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.

Kementerian Keuangan memberi sinyal akan menaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok di 2023.