Indeks Bpn

Uang tersebut untuk memuluskan pemohon dalam pembuatan sertifikat tanah tanpa prosedur yang benar.

Program PTSL tidak dikenakan biaya. Akan tetapi, pejabat BPN itu diduga menerima sejumlah uang. Penerbitan sertifikat juga tak sesuai prosedur.

Menurut polisi modus operandi yang dilakukan pejabat BPN DKI Jakarta & Bekasi yang menjadi tersangka belum pernah terungkap dan menimbulkan banyak korban.

Kementerian ATR/BPN mengklaim berlakunya persyaratan BPJS Kesehatan tidak akan menyulitkan proses jual beli tanah.

Mulai 1 Maret 2022 Kartu BPJS Kesehatan harus dilampirkan sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli.

Ratusan pegawai BPN yang terlibat mafia tanah saat ini sudah diberikan sanksi tegas mulai dari dipecat dengan tidak hormat hingga dilaporkan ke polisi.

BPN memberikan sanksi tegas terhadap sejumlah pegawai yang terlibat mafia tanah. Total ada 32 orang yang diberhentikan.

Tembok beton di atas tanah untuk jalanan umum di Ciledug, Kota Tangerang, telah dibongkar.

Digitalisasi sertifikat tanah sebaiknya belakangan, setelah konflik agraria diselesaikan. Tanpa itu “proses semacam ini berpotensi memperparah konflik.”

Semua sertifikat tanah akan disimpan oleh BPN. Warga cukup punya sertifikat tanah digital.

Jokowi membagikan 1 juta sertifikat tanah secara simbolis dari Istana Negara Jakarta.

Berikut ini cara dan syarat memgurus sertifikat tanah di kantor BPN. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan Wajib Pajaj jika bukti setor pajak hilang

Pejabat BPN menerima gratifikasi total Rp22,23 miliar untuk pengurusan HGU lahan sawit seluas 2 juta meter persegi.

Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Tanah Untuk Rakyat melakukan aksi kubur diri di kawasan Taman Kayu Mas Raya, Pulogadung, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Komisi Yudisial akan menggandeng KPK, PPATK dan BPN untuk menelusuri data di LHKPN para calon hakim agung dan hakim ad hoc. 

Lahan garam yang disengkatan di NTT telah dibagi untuk industri garam 60 persen dan 40 persen untuk warga.

BPN sudah memperkirakan bahwa MK akan memajukan jadwal sidang putusan sengketa Pilpres 2019.

Tim Pengacara Pabowo-Sandi akan menyurati MK untuk meminta izin menggunakan metode perlindungan saksi dari LPSK.

BW mengatakan alasan BPN menyurati MK juga dilatarbelakangi adanya keterbatasan LPSK yang hanya dapat memberi perlindungan pada kasus pidana saja.