Indeks Bin

Soeharto sangat  mempercayai sosok Yoga Soegomo dan menunjuknya sebagai Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Hebatnya, pada tahun 1988, berdasarkan laporan intelijen yang dimiliki, Yoga ternyata pernah menyarankan Soeharto mundur sebagai presiden. Analisa Yoga terbukti sepuluh tahun kemudian.

Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan menjadi perbincangan hangat setelah DPR memastikan langkahnya menjadi Kepala BIN. Mantan ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjabat wapres dan presiden itu, bakal duduk menggantikan Mayor Jenderal (Purn) Sutiyoso.

Budi Gunawan yang gagal menjadi Kapolri, segera dilantik menjadi Kepala BIN. Ia akan menjadi Kepala BIN yang notabene bukan “sekutu” presiden, seperti Sutiyoso. Di era sebelum Presiden Jokowi, Kepala BIN merupakan "orang dekat" presiden, bukan hasil kompromi.

Rapat paripurna DPR menyutujui pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kepala BIN menggantikan Sutiyoso.

Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) selangkah lagi akan menjadi kepala BIN menggantikan Sutiyoso. Pada uji kelayakan dan kepatutan di DPR, BG sudah dinilai layak dan patut menjalankan institusi intelijen tersebut. Selanjutnya BG hanya menunggu kepastian dari presiden terkait pengangkatannya.

Presiden Joko Widodo mengusulkan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan yang kini menjabat Wakil Kepala Polri untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso.

Indonesia dihadapkan pada tantangan keamanan global dan lokal. Di tingkat global, Indonesia dihadapkan pada sejumlah kasus seperti penyanderaan, ancaman teror ISIS, dan konflik di Laut Cina Selatan. Di dalam negeri berbagai kasus kerusuhan massa dan teror bom dua kali terjadi. Ada dugaan intelijen negara kecolongan dalam kasus-kasus itu.

Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menilai kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) lemah, karena tidak bisa mendeteksi dan mengungkap vaksin palsu. Padahal hal tersebut dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengatakan pemulangan buron kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono belum bisa dipastikan dan masih dalam proses, karena harus mengikuti mekanisme internasional.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah mengambil langkah taktis untuk membebeskan 10 warga negara Indonesia yang diduga disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Pemerintah didesak mengambil langkah cepat karena pihak penyandera memberi batas waktu hanya lima hari untuk menebusnya.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Pemerintah Indonesia mengedepankan cara diplomasi dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Filipina untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera Kelompok Abu Sayyaf (ASG). Pemerintah Indonesia tidak perlu memenuhi permintaan tebusan yang diminta organisasi teroris tersebut.

Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso mengatakan peringatan perjalanan dari pemerintah Australia tersebut bukan hal baru bagi Indonesia.