Indeks Berkas Perkara Ahok

H.M. Prasetyo mengatakan sebenarnya penyidikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok harus dihentikan, mengingat yang bersangkutan sedang mengikuti Pemilihan Gubernur DKI, tetapi faktanya penyidikannya tetap diteruskan.

HM Prasetyo menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama sudah dijalankan dengan baik dan sesuai prosedur.

Menurut Arga, antisipasi potensi kerawanan yang akan muncul adalah aksi dari seluruh elemen masyarakat yang berdemonstrasi di sekitar lokasi persidangan.

Prasetyo mengatakan kasus dugaan penistaan agama ini menjadi luar biasa karena Ahok merupakan seorang etnis minoritas, dan beragama non muslim.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan persidangan Cagub DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama, dalam kasus dugaan penistaan agama akan digelar di lantai 2 eks Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17 pada Selasa 13 Desember pukul 09.00 WIB mendatang.

Djarot meminta agar sejumlah pihak terus mengikuti proses hukum yang tengah dijalani Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama. Melalui hasil persidangan, aktor politik yang berada di balik kasus Ahok akan terungkap.

Kejaksaan Agung memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Ahok. Sebabnya, pihak kepolisian sebelumnya juga membebaskan calon gubernur DKI Jakarta itu.

Berbarengan dengan pemanggilan Ahok ke Mabes Polri hari ini, sekelompok masyarakat pun beramai-ramai mendoakan calon gubernur DKI Jakarta itu agar dapat bebas dari perkara hukum dan menjalani proses pengadilan dengan tenang.

Jusuf Kalla mengatakan, kasus Ahok akan segera ditangani oleh pihak pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Kejaksaan Agung menyatakan berkas kasus dugaan penistaan agama oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah lengkap alias P21.

Polri menargetkan pelimpahan berkas tahap dua kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama kepada kejaksaan pada pekan ini.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) menegaskan pasal yang dikenakan terhadap Cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap 156 dan 156a (KUHP).

Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak memiliki kewenangan menahan calon gubernur (Cagub) DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengingat berkas kasusnya masih dalam tahap penelitian oleh Jaksa Peneliti.

Habib Rizieq Shihab dipanggil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait berkas perkara Ahok soal kasus dugaan penisataan agama. Ketua GNPF MUI itu juga meminta Kejagung segera melakukan penahanan terhadap Gubernur DKI nonaktif.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan segera menindaklanjuti berkas perkara Ahok setelah diterima dari Bareskrim Polri. Memiliki waktu dua minggu, Kejagung perlu waktu satu minggu untuk menentukan sikap.

Kejagung menyiapkan tim yang terdiri dari 13 jaksa untuk meneliti berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menyerahkan berkas tahap pertama kasus tersebut ke Jaksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (Kejagung).

Penyidik Bareskrim Polri akan menyerahkan berkas pertama perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama ke Kejaksaan Agung pada Jumat (25/11/2016).

Setelah penetapan Ahok sebagai tersangka, polisi menargetkan untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dalam tiga pekan mendatang. Saat ini polisi tengan menyelesaikan berita acara pemeriksaannya.