Indeks Bea Cukai

Pelaku memanfaatkan dua celah utama, yaitu tekanan psikologis dan minimnya literasi kepabeanan masyarakat.

Kebijakan fiskal baru pemerintah turut menjadi penyangga optimisme DJBC di tahun depan.

Situs web DJBC yang telah dirombak total kini menampilkan antarmuka yang lebih modern, ringan, dan responsif.

Pita cukai yang telah dicetak Peruri saat ini merupakan pesanan awal Bea Cukai, yang penggunaannya baru akan dibuka bagi produsen pada 1 Januari 2026.

Agenda sidak ini, jelas Purbaya, juga akan menjadi salah satu upayanya untuk memperbaiki kinerja dan citra Bea Cukai.

Rini menjelaskan bahwa penonaktifan ASN bukanlah hal mustahil dan memiliki dasar hukum, tapi harus disertai alasan yang kuat dan pemeriksaan menyeluruh.

Total nilai barang yang diamankan mencapai Rp71,41 miliar, dengan potensi kerugian negara terselamatkan sebesar Rp37,64 miliar.

Pemeriksaan tak hanya dilakukan di berbagai kantor wilayah (kanwil) Bea dan Cukai, tetapi juga di sejumlah lokasi lain.

Djaka tegaskan pemecatanan akan dilakukan melalui proses yang berlaku, mulai dari tahapan kepatuhan internal di DJBC hingga Inspektorat Jenderal.

Pembekuan dan privatisasi Bea Cukai dinilai bukan solusi yang tepat jika masalah justru bersumber dari regulasi.

Djaka memastikan bahwa lembaganya terus berbenah diri dan menghilangkan image negatif yang selama ini melekat.

Purbaya memastikan, Bea Cukai tidak akan dibekukan dan memecat pegawai langsung begitu saja tanpa upaya perbaikan.

Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sempat jadi kontroversi lantaran disebut berstatus internasional tapi tak punya imigrasi dan bea cukai.

Purbaya memastikan akan menginvestigasi berbagai polemik yang terjadi di DJBC.

Purbaya menyebut Kementerian Keuangan siap mengirimkan personel apabila memang ada permintaan layanan.

Ancaman semacam ini, menurut Purbaya, membuat para pegawai DJBC menyadari perlunya perubahan mendasar.

Purbaya pertanyakan koordinasi antara otoritas bea cukai dengan PT IMIP selaku pengelola bandara.

Komitmen itu ia sampaikan merespons pengakuan perwakilan pedagang thrifting yang menyebut biaya masuk satu kontainer pakaian bekas ilegal capai Rp550 juta.

Djaka menjelaskan bahwa impor tersebut sebelumnya mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang.

Purbaya menekankan bahwa klaim tersebut memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum dapat dipercaya.