Indeks Bawaslu Ri

Badan Pengawas Pemilu Jakarta (Bawaslu) memanggil Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk dimintai klarifikasi atas kehadirannya ke acara Malam Munajat 212.

Soal e-KTP WNA yang masuk DPT Pemilu 2019, Bawaslu meminta KPU dan Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk bersinergi menyelamatkan hak pilih warga negara. 

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan lembaganya langsung menindaklanjuti temuan 103 e-KTP WNA yang masuk DPT Pemilu 2019 dengan melakukan verifikasi data dan verifikasi faktual.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun menemukan data sebanyak tiga warga negara asing (WNA) terdaftar masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu tahun 2019.

Bawaslu akan menelusuri video yang beredar viral lewat media sosial tentang siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) menyanyikan lagu dengan lirik 'Ayo Kita Pilih Prabowo-Sandi' di dalam ruang kelas.

Caleg harusnya fokus mendekati konstituen secara langsung untuk bertukar keluhan, bukan malah membuat atribut kampanye seenaknya.

Badan Pengawas Pemilu diminta untuk mengawasi kunjungan Prabowo Subianto di Kota Semarang, Jawa Tengah yang berpotensi ada pelanggaran.

Bawaslu meminta ASN untuk tetap netral terkait dengan ekspresi foto yang dapat merujuk pada dukungan pada salah satu paslon atau capres-cawapres.

Bawaslu telah mengingatkan KPU untuk melakukan evaluasi terhadap rusaknya sejumlah kotak suara di sejumlah daerah.

Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) mengklaim rezim pemerintah semakin terlihat anti-Islam setelah penetapan Ketua Umum PA 212 sebagai tersangka dugaan pelanggaran pemilu saat kegiatan Tabligh Akbar di Solo.

Sekjen Bawaslu Gunawan Siswantoro mengingatkan jajarannya tidak menunda pembayaran honor para petugas pengawas terkait pelaksanaan Pemilu 2019.

Bawaslu akan mendatangi kantor pos untuk mencari tabloid Indonesia Barokah dan menyitanya untuk sementara waktu.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menduga ada kepentingan politik yang menyudutkan paslon nomor urut 02 melalui tabloid Indonesia Barokah mengingat adanya biaya besar di baliknya.

Bawaslu RI belum menemukan pelanggaran pidana pemilu atau kampanye baik dari sisi konten dan orang yang bertanggung jawab.

TKN masih bersikukuh bahwa pembuat Tabloid Indonesia Barokah bukan dari relawan atau simpatisan Jokowi-Ma’ruf.

Jika konten tabloid Indonesia Barokah melanggar ketentuan pemilu, Bawaslu akan membawanya ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Jika KPU tak patuh terhadap putusan Bawaslu, bakal berimplikasi pada gagalnya pencalonan anggota-anggota DPD pada Pemilu 2019.

KPU membuka peluang melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam kasus pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai anggota DPD.

KPU bisa menolak keputusan Bawaslu terkait Oesman Sapta Odang dengan mengajukan keberatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan (DKPP).

Menurut pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar KPU, semestinya KPU tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi soal Oesman Sapta Odang.