Indeks Bawaslu Ri

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berpose dua dalam acara Partai Gerindra di Sentul, 17 Desember 2019 lalu tak terbukti langgar aturan kampanye, menurut Bawaslu.

Bawaslu tidak punya dasar hukum. Malah menciptakan norma baru. Putusan MK berbicara tentang syarat pencalonan, bukan syarat calon terpilih.

Bawaslu masih memiliki waktu 14 hari untuk memutuskan aksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berpose dua jari di acara Gerindra termasuk pelanggaran atau tidak.

Peraturan mengenai satuan uang makan dan transportrasi untuk peserta pemilu, akan lebih mudah membedakan politik uang.

Penempatan APK di tiang listrik bertentangan dengan Peraturan KPU 175/2018 tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye.

Bawaslu seharusnya tidak perlu bingung mengeluarkan kebijakan terhadap OSO dengan mengacu putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang ketum parpol rangkap jabatan anggota DPD.

Kalau dilihat satu perkara digunakan putusan MK, satu perkara mengabiakannya, itu buruk bagi pemilu.

Kepolisian dan Kejaksaan menganggap kasus pemasangan iklan tim Jokowi-Maruf di media massa tak memenuhi unsur pidana.

Dalam UU 7/2017, sanksi politik uang bisa dilakukan ke siapa saja tapi hanya dalam masa pemungutan dan penghitungan suara.

Bupati Boyolali Seno Samodro ikut dalam aksi menyikapi pidato Prabowo soal “tampang Boyolali”.

Bawaslu mengharapkan kehadiran Ketua TKN Jokowi, Erick Thohir untuk menjelaskan perihal penayangan iklan kampanye di Media Indonesia Oktober lalu.

Menkeu Sri Mulyani telah memberi klarifikasi pada Bawaslu perihal dugaan pelanggaran pemilu yang juga melibatkan Kemenko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut dan Sri Mulyani diadukan karena meminta Managing Director IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim untuk berpose foto dengan satu jari.

Banyak calon anggota legislatif (caleg) yang tidak mengetahui aturan kampanye sehingga menyebabkan banyak yang melanggar aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK).

"Apakah orang lain bisa mengatasnamakan kita tanpa ada surat kuasa? Kan itu poin utama dari semuanya," kata Fritz.

Berkas perkara dugaan pelanggaran kampanye oleh Caleg DPRD DKI David H. Rahardja, diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

"Mahasiswa, kampus tidak boleh dibuat alergi sama politik"

Bawaslu RI menyatakan, kampus tidak bisa dijadikan lokasi debat kandidat pemilu 2019, karena bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.