Indeks Bawaslu

ACTA menyatakan pihaknya kembali mendatangi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk melaporkan laporan-laporan tentang pembagian sembako yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon saat masa tenang.

JPPR mendesak Bawaslu DKI Jakarta menindak tegas pelaku pembagian sembako di masa tenang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta

Tiga instansi di DKI Jakarta, yaitu Kepolisian Daerah Metro Jaya, KPUD DKI Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, mengeluarkan maklumat bersama tentang larangan mobilisasi massa pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Abhan terpilih menjadi Ketua Bawaslu setelah rapat pleno yang dilaksanakan tertutup di Kantor Bawaslu, Jakarta.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie puas dengan hasil pemilihan para komisioner baru KPU RI dan Bawaslu RI.

Rapat Badan Musyawarah DPR menyepakati hasil uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner KPU dan Bawaslu akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (6/4/2017), dikatakan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Komisi II DPR telah memilih tujuh orang komisioner KPU dan lima orang komisioner Bawaslu periode 2017-2022 melalui mekanisme pemungutan suara pada Rabu (5/4/2017) dinihari untuk dilaporkan ke Badan Musyawarah DPR.

Bawaslu DKI Jakarta menemukan ribuan spanduk dan selebaran provokatif serta alat peraga kampanye pelanggar aturan selama masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

KPPS diduga melakukan kecurangan pada Pilkada DKI Jakarta tahap pertama 15 Februari lalu. Jika terbukti ditemukan masalah pidana, KPU akan memecat pelaku.

KPU Jakarta memastikan Pilkada DKI Jakarta digelar dua putaran setelah ketiga calon gagal meraup lebih dari 50 persen suara.

Bawaslu hanya bisa mengawasi akun resmi yang terdaftar di KPU

Bawaslu DKI Jakarta melarang pemilih mengenakan kostum atau memasang simbol-simbol yang berkaitan dengan pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun di luar TPS pada hari pemungutan suara

Untuk transparansi sebagai calon pejabat publik, ketiga kandidat gubernur Jakarta harus rapi dalam melaporkan anggaran dana kampanye dan penggunaannya. Batas maksimal adalah Rp203 miliar. Bila ada indikasi sumber dana dari praktik terlarang seperti hasil korupsi atau pencucian uang, kandidat bisa diusut dan dipidanakan.

Stiker masih marak digunakan dalam kampanye politik. Selain dibatasi peraturan, stiker yang dipasang sembarangan bisa memicu antipati.

Kampanye hitam rawan terjadi di media sosial. Karenanya, Bawaslu DIY melakukan pengawasan media sosial secara optimal untuk mengantisipasi terjadinya kampanye hitam.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak usulan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu penguatan Badan Pengawas Pemilu yang mempunyai posisi hukum untuk mengajukan pembubaran partai politik.

Pasangan Agus-Sylviana diduga paling banyak melakukan pelanggaran, namun Anies-Sandi yang sempat diduga melakukan pelanggaran berat. Mungkinkah kandidat Pilkada di diskualifikasi?

Badan Pengawas Jakarta menduga program bantuan dana Rp1 miliar per RW per tahun yang dicanangkan pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni melanggar administrasi karena tidak tercantum dalam visi dan misi yang disampaikan ke KPU DKI Jakarta.

Namun tim hukum pasangan Agus-Sylvi menyanggah tudingan itu, ia menyebut program itu bukan politik dan masuk dalam visi misi mereka.

Prasetio Edi Marsudi mencurigai ada aktor yang sengaja menggerakkan aksi penghadangan kampanye Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana pemilu penghadangan kampanye.