Indeks Bawaslu

Kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berdampak pada penolakan kampanye Pilkada DKI pasangan Ahok-Djarot. Kelompok pendemo yang menolak kampanye Ahok-Djarot akan diusut kepolisian.

Kampanye Djarot Saiful Hidayat telah ditolak oleh beberapa warga di sejumlah tempat. Terakhir, terkait aksi di Kembangan, Jakarta Barat, Bawaslu DKI Jakarta berencana memanggil warga yang melakukan aksi penolakan Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat, pasangan nomor urut satu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni telah melakukan 15 pelanggaran, terbanyak di antara pasangan lainnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menemukan sejumlah pelanggaran kampanye, padahal masa Kampanye Pilkada DKI Jakarta berlangsung baru dua pekan.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta mengeluhkan bahwa tim sukses dan simpatisan calon gubernur dan wakil gubernur cenderung susah diatur dan berpotensi melakukan banyak pelanggaran.

Bawaslu mencatat ada 311 kasus praktik politik uang saat masa tenang pada pilkada 2015. Namun, tak ada sanksi tegas kepada para pelanggar aturan. Revisi UU Pilkada telah tegas mengatur soal sanksi larangan politik uang. Akankah pasangan calon yang terbukti melakukan praktik politik uang pada Pilkada 2017 mendatang benar-benar didiskualifikasi?

Wakil Ketua Komisi II DPR meminta Bawaslu untuk memperketat peraturan dan sanksi terhadap pelaku black campaign (kampanye hitam).

Bawaslu mengusulkan agar tim sukses pasangan calon masuk dalam aturan larangan politik uang. Komisi II DPR menginginkan Bawaslu menyempurnakan rancangan aturannya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menganjurkan agar ketua panitia seleksi (pansel) pemilihan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk periode 2017-2022 bukan lagi Mendagri. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Mensesneg Pratikno tentang figur ketua pansel tersebut.

Personel gabungan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) akan disiagakan untuk mengawal pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.