Indeks Bansos

Sri Mulyani mengatakan Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat menalangi seluruh bantuan sosial yang sempat dibagi porsinya antara pusat dan daerah.

Warga Jawa Timur di Jabodetabek dan warga non-KTP tetapi domisili di Jatim bisa mendaftar di Radar Bansos Jatim untuk mendapatkan bansos.

Pemprov DKI disarankan ubah bantuan sosial menjadi BLT. 

Bansos COVID-19 yang menjadi program pemerintah pusat menuai protes karena terlambat akibat masalah sepele, yakni tas yang bertuliskan "Bantuan Presiden" habis.

Politikus PAN menduga bansos dengan label "Bantuan Presiden" merupakan kerjaan orang yang cari muka ke Jokowi.

Muka Bupati Klaten Sri Mulyani tertempel di bansos dari pemerintah pusat. Ia diduga menyalahgunakan wewenang untuk pencitraan.

Pemerintah akan melanjutkan tahap kedua pembagian sembako usai tahap pertama rampung untuk pembagian di wilayah Bodetabek.

Kementerian Sosial sama sekali tak mengatur soal pendataan warga penerima bansos.

Demokrat meminta Anies evaluasi dasar hukum bansos karena penerima manfaat termasuk TNI dan PNS, dua kelompok masyarakat yang dianggap tidak berhak.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan Satgas Saber Pungli akan mengawasi pembagian bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat akibat pandemi Covid-19.

Harga ayam yang jatuh di pasaran hingga Rp12 ribu per kilogram perlu dicarikan solusi. Salah satunya, daging ayam diusulkan masuk ke paket bansos pemerintah untuk kerek harga.

Mensos Juliari Batubara melepas tim dari Istana Negara untuk membagikan sekitar 1,2 juta paket sembako bagi warga DKI Jakarta mulai hari ini.

Bantuan yang diberikan berupa paket komoditas bahan pangan pokok, masker kain, dan sabun yang akan diantarkan langsung ke rumah-rumah.

Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI bekerja sama rumuskan bantuan sosial buat warga. Efektifkah tahan arus mudik?

Sekitar 3,7 juta warga di Jakarta yang masuk kategori miskin dan rentan miskin, terutama yang  terdampak kebijakan penanganan COVID-19 akan mendapatkan bantuan sosial.

Anggaran kartu sembako ditambah senilai Rp3,8 triliun.

Perum Bulog menargetkan penyaluran BPNT di kisaran 400-500 ribu ton jauh di bawah target tahun 2019.

Pembahasan di KPK bersama Kemensos dan Kemendagri terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) agar sesuai dengan sasaran.

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira mengatakan penurunan kemiskinan di pedesaan lebih lambat padahal pemerintah sudah menaikkan anggaran bantuan sosial (bansos). 

Bulog dinilai bisa memanfaatkan instrumen lain untuk menyalurkan cadangan beras miliknya. Sebab, tak semua daerah punya infrastruktur yang memadai seperti ATM untuk menerima program BPNT.