Indeks Bansos

Realisasi penyaluran bantuan PKH dan BPNT telah melampaui 50 persen pada Juni 2019. 

Realisasi bansos yang tinggi di saat penerimaan negara rendah, membuat defisit APBN hingga April 2019 sudah mencapai 101,04 triliun. 

Kemenkeu mencatat realisasi subsidi Maret 2019 menurun 13,7 persen menjadi Rp21,83 triliun dibandingkan periode yang sama 2018 sebesar Rp25,3 triliun.

Salah satu isu yang mungkin akan dibahas dalam debat Sabtu (13/4/2019) nanti adalah soal kemiskinan.

BPN mengklaim Prabowo-Sandiaga sudah punya cara yang tepat untuk mengelola bantuan sosial.

Penyaluran bantuan sosial perlu memperhatikan penerima, agar program pemerintah sesuai dengan sasaran yakni penurunan kemiskinan.

Fadli Zon menilai cairnya dana bansos yang nominalnya menyentuh Rp15 triliun rupiah sarat kepentingan politik pilpres, menurutnya hal ini sudah sering terjadi.

Pencairan dana bansos Januari 2019 sebesar 15,59 persen atau Rp15,1 triliun dari total dana bansos tahun ini Rp97,06 triliun. Menurut TII, hal ini dapat disamakan sebagai money politics.

Realisasi dana bansos pada Januari 2019 sudah mencapai Rp15,1 triliun. Angka itu setara tiga kali lipat realisasi dana bansos pada Januari 2018, yang hanya Rp5,3 triliun.  

ICW menilai penyaluran dana Bansos rawan untuk kepentingan politik. Bawaslu harus mewaspadai hal ini.

Jika penugasan dibayarkan pemerintah secara penuh, seperti mekanisme pembayaran layanan penugasan lain maka Eddi yakin laba PT Pos bisa meroket mendekati target yang dipatok 2018.

"10 juta keluarga anggarannya dinaikkan dua kali lipat. Ini bukan soal Pemilu tapi sejak 2012 memang belum di-adjust dengan inflasi."

Anggaran bantuan sosial pada dua Pemilu terakhir mengalami kenaikan, dan pada 2019 juga bakal mengalami hal yang sama.

Presiden Jokowi meningkatkan anggaran bantuan sosial untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Menteri PPN Bambang Brojonegoro mengatakan, angka kemiskinan di Papua saat ini masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah.

"Ada pos anggaran namanya Bantuan Sosial Presiden. Itu sejak zaman dulu kala juga ada," kata mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Jumlah penerima Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) akan bertambah menjadi 2,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Februari 2018.

BPNT akan menjadi perbaikan dari penyaluran beras sejahtera (rastra) yang prosesnya dinilai banyak praktik penyelewengan.

Bappenas mengingatkan, apabila pemerintah tidak berhati-hati dalam penyaluran bantuan, data kemiskinan per Maret 2018 bisa membengkak.

Bantuan sosial yang selama ini berbentuk rastra (beras sejahtera) bakal berganti menjadi bantuan pangan non tunai pada 2018.