Indeks Atr Bpn

Lahan terlantar itu berpotensi jadi objek reforma agraria untuk pesantren, koperasi umat, dan ormas keagamaan seperti alumni PMII, NU, dan Muhammadiyah.

Nusron Wahid sebut Kementerian ATR/BPN telah hubungi Kementerian Komdigi cegah jual beli pulau di Indonesia.

Nusron menuturkan tidak boleh ada ormas-ormas yang mengklaim kepemilikan tanah tanpa bukti kuat.

Nusron menyebut, pemimpin daerah setingkat bupati dan wali kota bersedia mengalih fungsi lahan pertanian ke industri atau perumahan karena faktor ekonomi.

Nusron berharap, APBD bisa digunakan untuk mempercepat proses penggratisan BPHTB untuk warga miskin ketika dana APBN tidak mencukupi.

Nusron menilai, tanah di sepanjang sungai, termasuk di atas tanggul, harus memiliki status hukum yang jelas dengan sertifikat atas nama negara.

Nusron menegaskan tetap membatalkan semua SHGB maupun SHM yang berada di luar garis pantai, termasuk milik perusahaan yang berafiliasi dengan Aguan.

Nusron sebut 13 sertifikat masih belum jelas ketetapan hukumnya dan dipastikan masih milik Badan Usaha.

Nusron pun mencopot 5 pegawai ATR/BPN sebagai sanksi berat karena terlibat kasus pagar laut di Bekasi.

Nusron mengeklaim pejabat yang terlibat bukan lah eselon I & II BPN, bahkan Kepala BPN Bekasi tidak mengetahui penerbitan SHM pagar laut Bekasi.

Bareskrim menyatakan, penyelidikan dilakukan atas laporan Kementerian ATR/BPN dan baru dimulai per Rabu (12/2/2025).

Penyebab kebakaran Gedung ATR/BPN di Jakarta pada Sabtu (8/2) malam masih diselidiki polisi. Simak dugaan awal kebakaran dan kerugiannya.

Meski tak ada dokumen penting yang rusak, kebakaran itu menyebabkan kerugian yang nilainya ditaksir Rp448.656.000.

Deddy menilai, sanksi berat pencopotan 6 pejabat ATR/BPN tidak cukup untuk menyelesaikan masalah pagar laut di Tangerang, Banten.

Nusron mengatakan sertifikat SHM pagar laut Bekasi terbit karena ada pendaftaran tanah tanpa prosedur oleh pegawai ATRATR/BPN.

Selain pemecatan, Nusron menjatuhkan sanksi berat kepada dua pegawai lain yang terlibat dalam kasus pagar laut Banten dan tinggal menunggu penerbitan SK.

Pemerintah harus berupaya maksimal kejar aktor yang bertanggung jawab atas pagar laut & HGB ilegal di Tangerang.

Nusron Wahid mengakui lokasi pagar laut Tangerang yang tercantum di sertifikat HGB menyalahi aturan karena berada di luar garis pantai.

Nusron mengaku, ATR/BPN belum memenuhi target pendatan sertifikasi hak komunal masih di bawah target dengan angka 3 juta hektar.

Sanksi tegas patut diberikan kepada 537 perusahaan tersebut karena tidak patuh terhadap peraturan yang ada.