Indeks Asuransi

Semakin meningkatnya kesadaran publik di Indonesia akan pentingnya asuransi jiwa mendorong pertumbuhan total pendapatan premi industri tersebut sebesar 10 persen pada kuartal II/2016 ini.

Ombudsman menghitung nilai Asuransi Bhakti Bhayangkara mencapai Rp2.253.300.000 per bulan. Sementara klaim asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi di wilayah Polda Metro Jaya, sepanjang Januari sampai April 2015, hanya Rp 355.148.829 dari total pemasukan Rp8.298.420.000.

Lebih dari 70 persen aset industri asuransi jiwa dikuasai investor asing. Kepemilikan asing perlu dibatasi, sementara perusahaan asuransi dalam negeri harus berbenah. Jika tidak, para pemain lokal akan mati pelan-pelan.

Layaknya sebuah perusahaan asuransi berbadan hukum mutual, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dimiliki oleh seluruh pemegang polisnya. Mereka punya hak suara untuk menentukan langkah perusahaan asuransi tertua di Indonesia itu. Sayangnya, mereka tak tahu, dan tak diberi tahu.

Jika melihat Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera hanya pada laporan keuangan yang setiap tahun dipublikasikannya di media massa, ia akan tampak baik-baik saja, kelihatan sehat walafiat. Tetapi jika dilihat lebih dalam, Bumiputera ternyata "sakit-sakitan".

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera disebut-sebut akan berubah badan hukum dari usaha bersama alias mutual menjadi perseroan terbatas. Jika benar adanya, para pemegang polis yang juga adalah pemegang saham harus diberi suara untuk mengambil keputusan.

Ketika satu bank bangkrut, ada Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin uang nasabah. Namun, jika satu perusahaan asuransi gulung tikar, tak ada jaminan apa-apa. Lalu, bagaimana nasib para pemegang polis?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta para pemegang polis Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang telah dipailitkan oleh Mahkamah Agung untuk segera mendaftarkan tagihan terhadap asuransi tersebut kepada kurator yang sudah ditunjuk.

Secara umum, hanya 21,8 persen konsumen yang memahami layanan jasa keuangan, sementara 78,2 persen sisanya rentan menjadi korban penawaran produk unit link oleh agen-agen yang tidak berkompeten.

Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah memiliki asuransi swasta akan menanggung premi yang lebih tinggi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyatakan 22 hektare di wilayahnya telah diasuransikan, dari target 36 ribu hektare. Asuransi lahan pertanian tersebut sebagai antisipasi terhadap bencana banjir yang mengakibatkan petani mengalami gagal panen.