Indeks Anies Baswedan

Meski tanpa payung hukum, anggaran DP 0 Rupiah terus mengalir. Tapi, bagaimana realisasinya?

Prabowo Subianto meminta kadernya fokus pada pemenangan Pilpres 2019 dahulu. Wagub DKI Jakarta diprediksi baru akan diajukan usai Pilpres.

Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan, pihaknya telah melakukan upaya antisipasi banjir jelang musim hujan, dengan mengeruk sejumlah sungai. 

"Dia udah enggak sepaham lagi sama Sandiaga Uno, dia bikin istilah sendiri."

Anies Baswedan mengeluhkan hambatan memimpin Jakarta karena tidak adanya posisi wakil gubernur.

Menurut Anies, nama "Lingko" sangat tepat digunakan sebagai cerminan integrasi transportasi di Jakarta.

Rombongan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolong korban kecelakaan di Tol Cikopo-Palimanan.

Rencana Anies mengubah anama OK Otrip dianggap sebagai bentuk penyesuaian selama memimpin Jakarta.

Anies Baswedan ingin nama Ok Otrip diganti dengan nama lain. Menurutnya nama itu bersifat sementara.

Setelah mencabut izin reklamasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkaji ulang proyek pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jakarta.

Pihak yang berwewenang untuk mencabut atau merevisi HGB itu adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Saya mempercayai bahwa kunci kemajuan pendidikan ada pada kemajuan guru," ucap Anies Baswedan.

Pengembang pelat merah tak merasa merugi dalam penghentian reklamasi Teluk Jakarta.

Anies mencabut izin 13 pulau reklamasi. Nasib 4 pulau yang sudah dibangun akan ditentukan setelah kajian dampak keberadaan rampung.

Anies Baswedan resmi mencabut izin reklamasi Teluk Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin prinsip reklamasi di Teluk Jakarta, Selasa (26/9/2018).

Belanja langsung meningkat sebesar Rp841,94 miliar, dari yang sebelumnya Rp40,17 triliun menjadi Rp41,01 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa, Pemprov tidak akan ikut campur dalam transaksi jual beli yang dilakukan antara pengembang dengan pembeli di pulau reklamasi tersebut.

Anies Baswedan mengatakan perubahan bisa dilakukan sejauh perkembangan yang terjadi tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.

Anies sempat dilaporkan sejumlah pejabat ke KASN karena ditengarai melakukan pelanggaran prosedur dalam perombakan pejabat.