Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest menuturkan, hal yang dipermasalahkan dari pin itu adalah penggunaan bahan emas sehingga memakan biaya yang cukup besar.
"Kalau memang terbukti kita nggak ada urusan yang begitu. Kalau terbukti kita akan lakukan tindakan," jelas Sekretaris Jenderal Partai Hanura Herry Lontung Siregar.
"KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu sekitar 28%," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.