Indeks Aksi Korporasi

JV Chandra Asri & Glencore Mau Caplok Chevron Phillips Singapore
Aster, joint venture Chandra Asri & Glencore, akan akuisisi CPSC milik Chevron untuk perluas bisnis kimia di Asia.

Danantara Minta BUMN Non-Tbk Tunda RUPS dan Aksi Korporasi
Penundaan dilakukan lantaran Danantara ingin memantau operasional perusahaan BUMN.

GoTo Bantah Kabar Bakal Merger dengan Grab
GoTo menegaskan mereka tidak ada kesepakatan perseroan dengan Grab serta menyebut hal itu sebagai spekulasi.

Merunut Kasus Dugaan Korupsi LNG yang Menyeret Karen Agustiawan
Karen Agustiawan mengaku pengadaan LNG sudah sesuai regulasi, melibatkan 3 konsultan, dan disetujui para konsultan tersebut.

Akibat Wabah Corona, Bank Mandiri Tunda Ekspansi ke Korsel
Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan perusahaannya menunda ekspansi ke Korsel karena wilayah Asia masih belum kondusif dari wabah virus Corona.

Batal Melantai di Bursa, Nara Hotel akan Kembalikan Uang Investor
Meski IPO dibatalkan, kata dirut BEI, Nara Hotel masih bisa melakukan IPO ulang, dengan syarat yang lebih transparan.

Inalum Diisukan Lepas Saham ke Cina, Jonan: Bukan Tupoksi ESDM
Ignasius Jonan mengaku tidak bisa memberikan penjelasan soal isu rencana Inalum melepas saham ke perusahaan asal Cina.

Karen Agustiawan Tersangka: Bisakah Aksi Korporasi Dipidana?
Problem dari penetapan tersangka Karen adalah kerumitan serta inkonsistensi norma hukum yang dipakai kejaksaan.

Soal Penjualan Aset Pertamina, DPR akan Panggil Kementerian BUMN
Komisi VI akan memanggil Kementerian BUMN membahas persetujuan Menteri Rini Soemarno terhadap Pertamina untuk mengkaji sejumlah opsi aksi korporasi.

Simpang Siur Surat Menteri BUMN Soal Penjualan Aset Pertamina
Kementerian BUMN mengklarifikasi simpang siur penafsiran terhadap isi surat yang diteken Rini Soemarno sebagai tanggapan dari surat Pertamina pada 6 Juni 2018.

KPK Agendakan Pemeriksaan Mantan Direktur Utama Nindya Karya
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PT Nindya Karya," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

OJK Terbitkan 5 Aturan Baru, Salah Satunya Soal Obligasi Daerah
Salah satu peraturan OJK yang baru terbit di akhir 2017 ialah tentang obligasi daerah yang akan mempermudah pemda mendapatkan dana pembiayaan infrastruktur.
Pemerintah Pegang 4 Jenis Kewenangan Besar di Holding BUMN Tambang
Pembentukan Holding BUMN Tambang diklaim tidak akan menggerus kewenangan kontrol dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan negara yang bergabung di induk baru itu.
Masuk tirto.id








