tirto.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan pembangunan 47 tower apartemen senilai Rp9,4 triliun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Puluhan tower tersebut nantinya akan digunakan sebagai rumah bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS).
"Kita upayakan untuk rumah bagi semua ASN adalah dalam bentuk apartemen," ujar Ketua Satuan Tugas (satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, Sabtu (14/1/2023).
Danis mengatakan sesuai dengan arahan presiden untuk pembangunan rumah bagi ASN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mayoritas dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Pada saat ini Menteri PUPR Basuki sedang menyiapkan usulan di mana ada sebagian yang dibangun oleh pemerintah melalui APBN," ujar Danis.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sudah menyiapkan empat skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Empat skenario tersebut adalah pertama pemindahan sebanyak 2.000 ASN, kedua sebanyak 5.700 ASN, ketiga sebanyak 60.000 ASN, dan keempat sebanyak 100.000 ASN.
Dalam keterangan terpisah, Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe menuturkan terdapat tiga investor pembangunan perumahan di IKN Nusantara. Dia juga mengklaim nilai investasi ketiganya mencapai Rp41 triliun.
"Rencana sekitar 41 triliun. Ada 3 perusahaan yang sudah dapat izin prinsip pelaksanaan tapi itu nanti ada feasibility studiesnya," kata Dhony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/1/2023).
Dia merinci ketiga perusahaan tersebut yaitu PT Summarecon Agung, konsorsium lokal CCFG Corp- PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN) dan Korea and Housing Corporation (KLHC). Perusahaan tersebut hasil dari 59 LOI (Letter of Intent).
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Gilang Ramadhan
