Summarecon- Perusahaan Korea Siap Bangun Perumahan di IKN

tirto.id - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dilakukan. Terdapat tiga investor yang siap

membangun hunian di Kalimatan Timur.

Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe menuturkan, tiga perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin pelaksanaan. Dia juga mengklaim nilai investasi mencapai Rp41 triliun.

"Rencana sekitar 41 triliun. Ada 3 perusahaan yang sudah dapat izin prinsip pelaksanaan tapi itu nanti ada feasibility studiesnya," kata Dhony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/1/2023).

Dia merinci ketiga perusahaan tersebut yaitu PT Summarecon Agung, konsorsium lokal CCFG Corp- PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN) dan Korea and Housing Corporation (KLHC). Perusahaan tersebut hasil dari 59 LOI (Letter of Intent).

"Dari 3 itu yang lokal itu Summarecon, kemudian yang kedua konsorsium lokal Reception Nusantara, kemudian ada satu lagi Korea Land and Housing yang pure dari luar," bebernya.

Dia berharap pembanguna tidak hanya perumahan. Tetapi para investor juga akan membangun pengelolaan air minum, kelistrikan, pengolahan limbah, telekomunikasi, hingga sektor transportasi.

Dhonny berharap sumber dana pembangunan akan bertumpu pada 3 sumber utama. Pertama, investor asing. Kedua, investor lokal dan APBN.

"Yang sekarang dalam negeri justru kita ingin ada 3 mesin pembangunan APBN maksimum 20 persen, 80 persen investor lokal dan luar. Jadi 3, APBN, Investor lokal dan luar," ungkapnya.

Sementara itu, di tempat yang sama Kepala Badan Otorita, Bambang Susantono mengakui pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah dilakukan. Saat ini pihaknya melakukan land clearing dan land development (pembebasan lahan dan pengelolaan lahan).

Mereka sudah mulai meratakan, serta menentukan daerah yang akan dibangun. Dia mencontohkan seperti pembangunan daerah sumbu kebangsaan, kawasan barat dan timur Nusantara, hingga bentuk istana.

Khusus untuk investor, Bambang mengaku angka investor yang berminat untuk pembangunan masih terus berkembang. Dia mengaku ada sejumlah pihak yang ingin membangun hunian dengan konsep public private partnership (PPP).

"Dari luar itu misalnya dari korea land housing. Dari dalam negeri ada beberapa," pungkasnya.