tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani beranggapan bahwa politik pembangunan Indonesia masih belum optimal. Puan mengakui, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, tetapi masih belum optimal.
“Keberadaan undang-undang ini dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, dirasakan belum optimal; bahkan setiap presiden, gubernur, dan bupati/wali kota memiliki visi misi pembangunannya masing-masing," kata Puan saat memberikan sambutan sidang tahunan di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Puan menilai, pembangunan nasional yang berbeda-beda menyulitkan pembangunan berkesinambungan. Pada akhirnya, pembangunan lebih berkesan sebagai pembangunan berbasis proyek ke proyek.
“Realitas tersebut yang mengakibatkan pembangunan nasional bangsa Indonesia, sulit berkesinambungan, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga terkesan pembangunan nasional hanya dari proyek ke proyek," kata Puan.
Puan menyarankan agar pembangunan agar pembangunan Indonesia perlu diintegrasikan dari pusat dan daerah dengan tujuan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.
“Politik pembangunan ke depan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah, seluruh pemerintahan pusat dan daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional," kata Puan.
Puan menyarankan ada beberapa agenda strategis nasional yang perlu dipertajam pada pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia; pembangunan kedaulatan pangan nasional; penguatan industri; pemerataan infrastruktur; serta reformasi birokrasi yang nyata.
Ia menilai, perhatian pada generasi muda penting karena sudah menunjukkan prestasi membanggakan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, digital, seni budaya, olahraga, startup dan lain sebagainya.
“Ke depan, berbagai upaya agar diarahkan untuk memperkuat kemudahan akses dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di setiap jenjang; memperkuat vokasional; memperkuat ruang kewirausahaan," kata Puan.
Kemudian, Indonesia perlu memperkuat upaya yang fokus pada peningkatan produktivitas pangan, industri pangan dan kesejahteraan petani. Ia tidak ingin kejadian kelangkaan minyak goreng terulang, sementara Indonesia adalah negara penghasil crude palm oil (CPO) terbesar dunia.
Puan juga tidak ingin Indonesia menjadi sasaran produk luar. Indonesia, kata Puan, harus berdiri di kaki sendiri (berdikari) di bidang ekonomi.
“Kita tidak ingin hanya menjadi sasaran pasar dari produk luar, kita ingin dapat berdikari di bidang ekonomi melalui industri nasional. Kita juga tidak ingin bangsa Indonesia hanya menjadi kuli di negerinya sendiri. Kita harus bangga menggunakan produk anak bangsa Indonesia," kata Puan.
Puan juga menegaskan, pemerataan infrastruktur penting karena kemajuan daerah akan menjadi kemajuan Indonesia di masa depan.
Ia juga mendorong agar reformasi birokrasi untuk terus dijalankan. Jumlah Aparatur Sipil Negara kita saat ini, lebih dari 3,9 juta sehingga bisa menjadi modal kekuatan dalam mempercepat kemajuan Indonesia.
“Aparatur Sipil Negara harus meninggalkan sikap ‘membenarkan yang biasa’ dan mulai dengan semangat baru yaitu ‘membiasakan yang benar,’” kata Puan.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
