tirto.id - Mugiyanto Sipin dilantik Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) pada Senin (21/10/2024), di Istana Merdeka, Jakarta. Dengan begitu, mantan korban penculikan 98 ini resmi menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih.
Berbicara tentang peristiwa 1998, Mugiyanto merupakan seorang aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Pelantikannya sebagai Wakil Menteri HAM di Kabinet Merah Putih menjadi sorotan di media sosial.
Salah satu alasan mengapa Mugiyanto dan pelantikan dirinya jadi perbincangan warganet, yakni ada pendapat “korban pelanggaran HAM jadi Wakil Menteri HAM yang dipimpin presiden pelanggar HAM”. Ujaran itu disampaikan akun @MurtadhoRoy lewat akun X.
Terlepas dari pendapat buruk tersebut, Mugiyanto kini resmi menjadi Wamen HAM mendampingi Menteri Natalius Pigai. Perlu diketahui bahwa Kementerian HAM baru saja dibentuk oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pemilihan Mugiyanto sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia tentu ditinjau berdasarkan latar belakangnya. Berikut penjelasan mengenai profil Mugiyanto, aktivis 1998 yang kini diangkat sebagai Wamen HAM.
Profil Mugiyanto dan Kiprahnya di Bidang HAM
Mugiyanto, akrab dipanggil Mugi, punya berbagai rekam jejak terkait perkembangan Hak Asasi Manusia. Riwayat pendidikan pria ini tercatat sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kendati sempat menjadi korban culik dan siksa pada 1998 silam, Mugi tetap aktif memperjuangkan HAM di Indonesia. Pada 2000-2014 misalnya, ia menjabat sebagai Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI).
Dalam kurun waktu itu, tahun 2006-2014, Mugiyanto juga sempat berkiprah di Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD). Organisasi ini menangani berbagai kasus penghilangan paksa di lingkup Asia, berpusat di Manila, Filipina.
Selain itu, pernah masuk pula ke organisasi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menjadi Senior Program Officer HAM dan Demokrasi. Lalu, dilanjutkan dengan karirnya sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP).
Kendati sibuk mengurus kerjaan, ia tetap memastikan dirinya untuk andil dalam permasalahan Hak Asasi Manusia. Pada 2023 misalnya, Mugi sempat ke Banda Aceh untuk memastikan korban pelanggaran HAM memeroleh hak reparasi.
Ungkapan itu dituturkan Mugiyanto pasca mendapatkan buku Peulara Damee (Merawat Perdamaian) dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ACEH. Buku tersebut menyajikan sejumlah laporan terkait kasus-kasus pelanggaran HAM di lingkungan daerah sana.
Belakangan ini Mugi pernah pula mengadakan Festival HAM pada Juli 2024. Bersama sejumlah pihak lain, termasuk KSP, INFID, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Pemerintah Kota Bitung.
Berdasarkan riwayat aktivis HAM di atas, penunjukan Mugiyanto sebagai Wamen HAM di susunan Kabinet Merah Putih memang selaras. Kendati viral karena korban pelanggaran HAM jadi Wamen HAM, posisi itu sudah diisi sesuai kapasitas dan latar belakang aksi nyatanya.
Penulis: Yuda Prinada
Editor: Dipna Videlia Putsanra
