Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) baru menggantikan Sony Sanjaya, pada Selasa (2/6/2026).
Mengutip dari Antara, perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer 1993 ini dipercaya masuk ke dalam jajaran pimpinan baru BGN guna memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mayjen Trenggono merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Dia aktif mengawal sejumlah program nasional, termasuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
Trenggono lahir pada 21 November 1969 dan menempuh pendidikan di Akademi Militer dengan cabang Infanteri atau Kopassus, dan lulus pada 1993.
Dia sempat menjabat sebagai Direktur Umum Akademi Militer pada 2023-2024 sebelum berpindah tugas ke Lembaga Pengembangan dan Penelitian Angkatan Darat (Seskoad) di Jakarta. Di Jakarta, dia menjabat sebagai Direktur Pengkajian dan Pengembangan Seskoad pada 2024-2025.
Selain itu, dia pernah menjadi Staf Khusus Panglima TNI pada 2025.
Adapun penggantian tersebut merupakan salah satu dari sejumlah pejabat BGN yang digantikan.
Presiden Prabowo Subianto mengangkat Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menggantikan Dadan Hindayana. Selain itu, Agustina Arumsari menjadi Wakil Kepala BGN yang baru menggantikan Lodewijk Pusung.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebutkan keputusan pergantian pimpinan BGN tersebut diambil Presiden setelah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga itu selama kurang lebih 1,5 tahun.
Menurut dia, dalam menjalankan tugas sehari-hari, Presiden terus memantau dan mengevaluasi kinerja seluruh kabinet, termasuk BGN serta menerima berbagai masukan dari kementerian terkait, masyarakat, dan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia menjelaskan BGN memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Oleh karena itu, lembaga tersebut memerlukan tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas.
Editor: Siti Fatimah
