Menuju konten utama

Presiden Jokowi Sindir Budaya Telat Birokrasi

Presiden Jokowi mengatakan di era teknologi informatika seperti sekarang, pengurusan izin birokrasi seharusnya dapat dilakukan secara cepat dan ringkas.

Presiden Jokowi Sindir Budaya Telat Birokrasi
Ilustrasi. Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta memeriksa dokumen di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Jakarta, Senin (27/3). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga.

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kebiasaan pemerintah daerah yang kerap terlambat mengeluarkan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Jokowi, pemerintah daerah seharusnya bisa lebih bijak dan berhati-hati dalam membelanjakan anggaran yang telah disediakan.

“Mengeluarkan uang itu paling kebut-kebutan pada bulan-bulan menjelang akhir tahun. Itu sudah bertahun-tahun berjalan. Kalau sudah masuk November atau Desember, baru grojog-grojogan uang. Bayar ini itu,” ucap Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Kamis (27/7/2017) pagi.

Jokowi lantas mengkritik pemerintah daerah yang dinilai memiliki kecenderungan menyimpan uang APBD di bank terlebih dahulu. Dengan begitu, pengeluaran untuk keperluan yang seharusnya bisa cair di awal tahun akan tertunda. “Kalau sampai berbulan-bulan (tidak dicairkan uangnya), peredaran uang juga akan menjadi kering,” kata Jokowi.

“Makanya, harus kita bangun budaya kerja agar uang APBD itu segera dikeluarkan. Jangan sampai sudah ditransfer dari pusat, misalnya seperti Dana Alokasi Umum (DAU), lantas tidak segera digunakan dan membuat peredaran uang di daerah menjadi sedikit,” tambah Jokowi.

Masih dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga sempat menyindir tentang sistem perizinan dalam birokrasi di Indonesia yang masih berbelit. Jokowi mengatakan di era teknologi informatika seperti sekarang, pengurusan izin seharusnya dapat dilakukan secara cepat dan ringkas.

“Jangan sampai saya masih dengar, urusan izin (berlangsung) berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun. Jangan diteruskan lah pengurusan izin yang memakan hitungan minggu, tahun. Itu memalukan. Harusnya sudah dalam hitungan jam. Perlu didorong bagaimana membuat sistem agar izin bisa keluar dalam kurun jam,” jelas Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menilai birokrasi yang berbelit dapat menghambat niat pemerintah dalam mendorong investasi dan ekspor. “Karena investasi dan ekspor itu adalah dua kunci paling penting. Mohon dua hal ini diperhatikan betul,” ucap Jokowi.

“Kalau ekspor mungkin sulit karena pasar, tapi investasi ini (para investor) sudah berbondong-bondong antri di depan pintu. Jangan sampai ternyata masalah ada di dalam kita sendiri, yang ruwet karena banyak peraturan dan tidak bisa bikin sistem yang cepat untuk melayani investasi,” tutur Jokowi.

Baca juga artikel terkait BIROKRASI atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yuliana Ratnasari