tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah daerah memprioritaskan izin untuk usaha berorientasi ekspor maupun yang menghasilkan produk berupa substitusi dari barang-barang impor. Jokowi menilai langkah tersebut bisa berkontribusi dalam meningkatkan laju ekspor yang masih kalah besar dibandingkan laju impornya.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Kamis (26/7/2018) pagi.
“Saya titip kepada gubernur, untuk usaha yang berorientasi ekspor maupun substitusi barang-barang impor, jangan ada pembicaraan lagi. Langsung suruh bangun perusahaannya,” katanya.
Menurut Jokowi, proses yang panjang disertai serentetan pertanyaan dalam birokrasi malah berpotensi membuat investor batal untuk menanamkan modalnya. Untuk itu, Jokowi mengimbau agar pengurusan investasi bisa selesai dalam kurun waktu yang relatif cepat.
“Kalau bisa, selesaikan izinnya detik itu juga, hari itu juga. Inilah yang namanya pelayanan, kecepatan,” ucap Jokowi lagi.
Imbauan untuk memprioritaskan investasi yang berbasis ekspor itu dilakukan guna menekan defisit neraca perdagangan dan jasa (transaksi berjalan) yang diprediksi melebar tahun ini. Bank Indonesia (BI) sempat menyebutkan bahwa defisit transaksi berjalan pada tahun ini bisa meningkat sampai lebih dari 25 miliar dolar AS secara year-on-year.
Adapun Jokowi mengklaim neraca perdagangan barang dan jasa yang defisit dapat berpengaruh pada posisi perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi secara global.
Ia tidak menampik apabila di tataran global saat ini ada berbagai kebijakan yang sulit diprediksi dalam rangka menuju normalisasi baru. Jokowi lantas menyebutkan apabila neraca transaksi berjalan Indonesia sudah surplus, maka pemerintah dan masyarakat bisa “kipas-kipas” saat terjadi gejolak pada perekonomian global.
“Kita betul-betul harus menyiapkan antisipasi untuk merespons setiap perubahan yang ada. Untuk itu, ada masalah yang harus kita cari jalan keluarnya secara bersama-sama, yakni terkait defisit transaksi berjalan,” jelas Jokowi.
Masih dalam kesempatan yang sama, Jokowi sempat menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mendorong investasi di sektor pariwisata. Jokowi mengatakan bahwa investasi di pariwisata dapat berdampak pada peningkatan devisa yang diterima negara.
“Kemarin kami sampaikan 10 destinasi Bali Baru, namun yang kita akan fokus kerjakan adalah Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, NTB (Nusa Tenggara Barat), dan Danau Toba. Memang kita baru akan fokus di situ, namun yang lain silakan berjalan,” ungkap Jokowi.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yulaika Ramadhani
