Prabowo Tepis Wacana BIN di Bawah Kemenhan, Ini Penjelasannya

Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto membantah adanya wacana Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah kementeriannya.

Reporter: Riyan Setiawan

Terbit 23 Jan 2023 06:43 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan pidato politiknya pada acara peresmian Kantor Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu (7/1/2023).ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

tirto.id - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto membantah adanya wacana Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Hal itu menanggapi terkait permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi koordinator intelijen di Indonesia.

"Ya tidak di bawah Kemhan," kata Prabowo saat meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

Prabowo menuturkan Jokowi memerintahkan tugas Kemenhan hanya sebagai koordinator untuk membantu presentasi penilaian BIN.

"Diperintahkan oleh presiden untuk semacam koordinator untuk membantu presentasi menilai," ucapnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk bisa mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan (hankam).

Arahan tersebut disampaikan Jokowi pada Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan Tahun 2023, di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kemhan, Jakarta, Rabu (18/01/2023).

“Saya minta Kementerian Pertahanan harus bisa menjadi orkestrator, bisa mengorkestrasi dari informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang kita punya di mana-mana,” katanya dikutip dari laman Setkab.go.id.

Kepala Negara menilai, Indonesia memiliki beberapa sumber informasi intelijen pertahanan dan keamanan. Informasi intelijen tersebut dapat bersumber dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), juga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Ini harus di orkestrasi agar menjadi sebuah informasi yang satu sehingga kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta Kemhan untuk dapat menyampaikan informasi intelijen secara cepat sehingga dapat digunakan untuk menentukan langkah mitigasi atas kejadian yang sudah diketahui sebelumnya.

“‘Pak ini hati-hati, ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini’. Jangan sudah kejadian saya baru diberitahu, sekali lagi informasi intelijen menjadi sangat vital,” tandasnya.