Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto mengklaim Kementerian Haji dan Umrah dibentuk berdasarkan permintaan Pemerintah Arab Saudi. Hal ini ia nyatakan saat rapat sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Menurut Prabowo, Pemerintah RI telah menyampaikan bahwa urusan haji diurus instansi sekelas badan. Akan tetapi, Pemerintah Arab Saudi disebut bersikeras agar urusan haji diurus instansi sekelas kementerian.
"Dia [Pemerintah Arab Saudi], bilang, 'kami urusan haji adalah menteri haji. Jadi kita minta urusannya sama pejabat'. [Pemerintah RI bilang], 'ke ini, kepala badan'. Ndak, dia [Pemerintah Arab Saudi] mau menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan setelah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, Pemerintah RI dapat menurunkan biaya haji. Penurunan itu juga disebut terjadi akibat proses mengurus haji dengan efisien.
Ia turut memamerkan keberhasilan penurunan jangka waktu tunggu jemaah haji menjadi 26 tahun dari yang semula selama 40 tahun. Di satu sisi, Pemerintah RI juga dapat mendirikan Kampung Haji di Mekkah, Arab Saudi.
Prabowo menilai Pemerintah RI menjadi negara pertama yang diizinkan mendirikan lahan untuk warganya di negara asing.
"Pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan Kampung Indonesia di Kota Mekkah," tuturnya.
"Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di Kota Suci, diubah undang-undangnya khusus untuk kita, kita negara pertama, ini luar biasa," sambung dia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
