tirto.id - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak 2015 telah berupaya mengatasi ketidakmerataan tenaga kesehatan, salah satunya dengan membuat program Nusantara Sehat. Para tenaga kesehatan baik secara individu ataupun kelompok ditempatkan di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) Indonesia.
Sejauh ini, menurut Menteri Kesehatan Nila Moeloek, hingga September 2018 sebanyak 7.377 tenaga kesehatan yang disebar ke 1.661 puskesmas di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Ribuan puskesmas itu berada di 361 Kabupaten/Kota di 29 provinsi.
Namun menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih, peminat program Nusantara Sehat masih minim.
"Tapi, menurut informasi yang kami terima peminatnya masih kecil. Satu angkatan itu kadang hanya tujuh dokter," ujar Daeng kepada reporter Tirto, Kamis (14/3/2019).
Faqih belum mengetahui penyebab program Nusantara Sehat sepi peminat, padahal gaji yang ditawarkan Kemenkes untuk setiap dokter yang mengikuti progam Nusantara Sehat lumayan tinggi.
"Gajinya kalau tidak keliru sekitar Rp11 juta atau Rp15 juta. Tetapi itu, kan, program sementara hanya satu tahun saja," tuturnya.
Menurut Faqih, jumlah tenaga kesehatan dengan kebutuhan sebenarnya cukup, tetapi penyebarannya tidak merata. Ia mengatakan hal itu terjadi terutama di wilayah seperti NTT, Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.
Faqih menjelaskan, jika menggunakan rasio perhitungan dari World Health Organization yakni 1 dokter untuk 2.500 jiwa, maka kebutuhan dokter sudah terpenuhi hingga daerah terpencil sekalipun. Berdasarkan catatan IDI, jumlah dokter saat ini sebanyak 172 ribu dan jumlah penduduk Indonesia per 2018 sebanyak 265 juta jiwa.
"Tapi persoalannya, terletak pada didistribusinya yang tidak rata. Banyak menumpuk di kota besar, Jakarta, Medan, dan lainnya," ujarnya.
Persoalan ketidakmerataan tenaga kesehatan diprediksi menjadi sub tema yang akan dibahas dalam debat ketiga Pilpres 2019. Dua calon wakil presiden, Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno akan bertarung di arena debat dengan tema seputar pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial dan budaya, Minggu (17/3/2019).
Lantas, bagaimana solusi yang ditawarkan kedua paslon untuk menyelesaikan persoalan ketidakmerataan tenaga kesehatan?
Perbaikan SDM dan Tata Kelola
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago mengakui pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah Jokowi selaku petahana. Ia mengatakan masalah tersebut dilatarbelakangi mahalnya sekolah dokter yang tak sebanding dengan insentif yang diterima.
"Pemerataan tenaga medis di wilaya terluar memang masih menjadi PR yang harus segera diselesaikan Presiden Jokowi di periode kedua ini," kata Irma, Kamis (14/3/2019).
Selain itu, Irma menilai ketidakmerataan tenaga kesehatan disebabkan kurangnya pengabdian para dokter. "Kurangnya nasionalisme, pengabdian pada kemanusiaan dan negara, pragmatis lebih tinggi dari visi-misi dokter."
Dalam debat ketiga nanti, kata Irman, Ma'ruf akan bicara mengenai perbaikan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Jokowi-Ma'ruf pun berjanji meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil.
"Selain menyiapkan kesejahteraan berupa insentif yang memadai. Keamanan dan perumahan yang nyaman bagi tenaga medis yang ditempatkan di wilayah-wilayah terluar juga akan diberikan," ujarnya.
Sementara Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid menilai persoalan ketidakmerataan tenaga kesehatan disebabkan sistem yang bermasalah. Gamal mengatakan, Sandiaga akan fokus bicara mengenai perbaikan sistem pendistribusian tenaga kesehatan.
"Hal itu harus diperbaiki. Sistem manajemen dan tata kelola yang peduli, humanis dan bersahabat dengan tenaga kesehatan," ujar Gamal.
Gamal mengatakan, Prabowo-Sandiaga akan meningkatkan kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah dan tenaga kesehatan itu sendiri. Selain itu, tenaga kesehatan akan akan diberi insentif dan fasilitas yang sesuai kebutuhan.
"Kami lihat di daerah terpencil sekalipun, ada dokter di perusahaan tambang. Hal itu karena insentifnya sesuai dan ada sistem on-off yang diterapkan," kata dia.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Gilang Ramadhan
