tirto.id -
Hal ini disampaikan oleh Wasekjen PPP Ahmad Baidowi. Menurutnya, PPP masih berharap mekanisme pemilihan pendamping RK berdasarkan hasil survei yang ada.
"Konvensi tak efektif hanya buang waktu, anggaran, dsb. Konvensi bukan cerminan keinginan masyarakat tapi elite partai," kata Baidowi kepada Tirto melalui pesan whatsapp, Senin (4/12/2017).
Sebaliknya, Baidowi berpandangan melalui mekanisme survei pendamping RK nantinya adalah cerminan keinginan masyarakat Jawa Barat. Sebab, survei merupakan potret kecenderungan pilihan masyarakat terhadap figur.
Baidowi pun tak khawatir nantinya mekanisme survei akan memunculkan klaim survei internal dari masing-masing partai pengusung RK.
"Tinggal tunjuk lembaga survei independen. Sehingga tidak saling klaim," kata Baidowi.
Berbeda dengan PPP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setuju saja dengan mekanisme konvensi untuk menentukan pendamping RK di Pilgub Jawa Barat 2018 nanti.
"Setuju saja, bagi PKB yang penting ada musyawarah bersama," kata Wasekjen PKB Daniel Johan kepada Tirto, Senin (4/12/2017).
Daniel membantah alasan Baidowi bahwa konvensi sebatas mencerminkan kepentingan elite partai. Menurutnya, melalui konvensi bisa tercipta musyawarah yang menjembatani masing-masing pihak berkepentingan.
"Apapun nanti kan dibahas bersama, Mas," kata Daniel.
PKB, kata Daniel, bahkan terbuka dengan sosok lain di luar yang diajukan partai pengusung untuk menjadi pendamping RK. "Tergantung dari musyawarahnya, mas, tergantung figurnya juga mencakup elektabilitas, dll," kata Daniel.
Adapun PPP dan PKB sama-sama mengusulkan nama untuk menjadi pendamping RK. PPP mengusulkan nama Bupati Tasikmalaya UU Ruzhanul Ulum, sementara PKB mengusulkan nama Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda.
Sebelumnya, Nasdem menginginkan mekanisme pemilihan pendamping RK ditentukan melalui konvensi. Keinginan Nasdem ini pun telah disetujui oleh RK dengan alasan agar membuka peluang dukungan dari pihak lain dan bisa mencapai musyawarah mufakat.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Maya Saputri
