tirto.id - Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari kubu Ketua Umum Romahurmuziy (Romi) mendesak PPP kubu Mutamar Jakarta 2015 membatalkan rencananya menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada akhir pekan ini.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyatakan partainya akan menggugat pengurus PPP dari kubu Muktamar Jakarta jika mereka bersikukuh menggelar Mukernas tersebut.
"Kami akan memperkarakannya secara pidana jika mereka melanjutkan [mukernas], karena telah memalsukan stempel partai, kop surat dan mengunakan lembaga partai secara tidak sah," kata Arsul melalui pesan singkat kepada wartawan, pada Senin (12/11/2018).
Menurut Arsul, pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta tidak berhak menggunakan nama partainya untuk menggelar acara Mukernas.
"Tidak usah bikin forum-forum ilegal seperti Mukernas dan lain-lain itu. Juga tidak perlu menggunakan alasan ingin menyelamatkan PPP dari ancaman tidak mencapai Parliamentary Threshold [ambang batas parlemen] 4 persen dan sebagainya, apalagi masih mengklaim sebagai DPP PPP," kata dia.
Meskipun demikian, menurut Arsul, kubunya masih membuka peluang islah dengan pengurus PPP kubu Muktamar Jakarta.
"Kami menunggu mereka berkomunikasi sebagai pribadi-pribadi dengan kami, serta tidak membuat ulah lagi dengan berbagai kegiatan mengatasnamakan PPP," ujar Arsul.
DPP PPP hasil Muktamar Jakarta rencananya menggelar Mukernas pada 15-16 November 2018. Mukernas itu untuk menentukan sikap politik PPP kubu Muktamar Jakarta di Pilpres 2019.
Menurut Sekjen PPP kubu Muktamar Jakarta, Sudarto, Mukernas juga digelar untuk menyelamatkan PPP di pemilu legislatif 2019. Ia menyatakan PPP belum dalam posisi aman dan terancam tak masuk parlemen hasil pemilu 2019.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Addi M Idhom
