tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan siap memelototi dan mengawasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB yang akan dimulai pada 8 Juni 2020 secara online. Salah satu yang akan diawasi adalah potensi adanya rekayasa dalam pengunggahan berkas-berkas atau dokumen calon peserta didik saat masa pandemi COVID-19.
"Tentunya kami berkepentingan dengan proses PPDB ini. Terlebih ini PPDB online dan sistemnya berbeda dengan tahun lalu dan dilaksanakaan di saat pandemi COVID-19. Makanya kami akan terus pelototin dalam prosesnya, agar prosesnya berjalan lancar dan semua anak di Jawa Barat bisa sekolah," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, Jumat (8/6/2020) dilansir dari Antara.
Ia mengatakan terkait adanya rekayasa termasuk pungutan liar dalam proses PPDB, pihaknya mengharapkan pihak berwenang juga akan lebih antisipasi seperti yang dilakukan Satuan Tugas Saber Pungli Jawa Barat yang sudah berkoordinasi dengan jajaran hingga level bawah.
"Jadi Satgas Saber Pungli itu kan ada petugas kepolisan, jajarannya ada hingga level polsek. Meski pun miss itu bisa terjadi, tapi mudah-mudahan pihak berwenang bisa mengantisipasi, termasuk kami yang akan terus mengawasinya," kata Abdul Hadi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan Komisi V DPRD Jabar akan melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah di Jabar untuk melihat kesiapan SMA/SMK/SLB dalam menyongsong PPBD tahun 2020. Komisi V DPRD Jabar sebelumnya sudah mengunjungi ke SMAN 1 Purwakarta pada Kamis (4/6) dan Jumat (5/6) ke SMAN 1 Karawang.
Abdul Hadi menjelaskan PPDB tahun ini jelas berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini dilakukan dengan sistem daring dan pendaftarannya di sekolah asal yakni di SMP/MTs. Oleh sebab itu, tegasnya koordinasi antara Disdik Jabar dengan disdik kabupaten/kota harus terus ditingkatkan karena SMP dan MTs kewenangannya ada di kota/kabupaten.
Ia berharap dalam PPDB tahun ini masalah perjokian bisa diantisipasi karena setiap calon peserta didik memiliki akun khusus tersendiri.
Selain itu, data yang dimasukkan melalui laman daring adalah nilai rapor dari sekolah yang sudah masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik) sehingga kecil kemungkinan sekolah yang melakukan kecurangan seperti menaikkan nilai rapor siswa.
"Kalau Dapodik kan terpusat dan valid. Jadi kalau ‘macem-macem’ pasti ketahuan dan siap-siap sekolah akan dikenakan sanksi kedinasan,” ujarnya.
Untuk memasukkan data atau berkas setiap calon peserta didik, orangtua berkoordinasi dengan sekolah asal dalam hal ini wali kelas. Menurut Abdul Hadi hal ini dinilai praktis, karena tidak ada antrean, karena setiap wali kelas hanya mengkoordinasikan sekitar 36 siswa.
Ketika disinggung bagi daerah di pelosok, Hadi menambahkan pihaknya sudah meminta Disdik Jabar untuk mengantisipasinya. Apalagi bagi daerah yang jaringan internetnya terbatas. Menurut Abdul Hadi PPDB juga harus secara offline, yakni orang tua bisa mendatangi sekolah asal.
"Lalu sekolah bisa membantu orangtua siswa melakukan upload berkas calon peserta didik. Jadi menurut saya proses PPDB ini sangat sistematis," pungkas Abdul Hadi.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Bayu Septianto
