tirto.id - Direktur Populi Center Usep Achyar menanggapi rencana calon wakil presiden Sandiaga Uno yang ingin merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Usep menduga, rencana tersebut tak lepas dari kepentingan politik Sandiaga di Pilpres 2019. Usep juga mempertanyakan kapasitas Sandiaga yang mengupayakan agar UU ITE bisa dikaji ulang.
“Dalam konteks politik, pasti tidak lepas dari kepentingan. Sebagai usulan ini memang boleh. Hanya saja kan yang buat [rencana] tidak hanya Sandiaga. Lagipula wewenangnya [Sandiaga] apa?” kata Usep kepada Tirto pada Sabtu (2/2/2019).
Menurut Usep, usulan Sandiaga yang ingin merevisi UU ITE juga beberapa kali telah diajukan oleh masyarakat sipil. Hanya saja, permintaan untuk merevisi aturan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh DPR RI.
Kendati menduga ada kepentingan politik di balik rencana tersebut, Usep masih berharap agar Sandiaga betul-betul berniat merevisi sejumlah pasal “karet” itu. Usep juga berharap agar partai pengusung Prabowo-Sandiaga bisa mendengarkan rencana tersebut.
Pasalnya, kata Usep, rencana Sandiaga tidak pernah akan terwujud bila tak ada sinergi dengan DPR RI. “Untuk Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang setuju dengan UU ITE tersebut juga harus dikritik,” ucap Usep.
Dengan demikian, Usep mengatakan perlu adanya peran serta yang berkesinambungan antara DPR RI dan pemerintah dalam merevisi UU ITE. Pasalnya, UU tersebut bisa disahkan pada 21 April 2008 lalu lantaran ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR RI.
Usep kemudian mengimbau apabila rencana merevisi UU ITE benar-benar serius, maka poin apa saja yang harus diperbaiki perlu diperinci.
“Mudah-mudahan bukan gimmick. Kita harap dia punya pemikiran yang bagus, yang dapat mengkompromikan kebebasan berpendapat dengan orang lain yang dilindungi. Kebebasan warga negara juga harus dilindungi negara,” ungkap Usep.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
